Oleh:
Bonar Hutapea
Dosen Psikologi Perkotaan dan Psikologi Lingkungan
Universitas Tarumanagara
DI tengah ambisi nasional membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol peradaban baru berkonsep forest city, muncul satu tanya psikologis yang fundamental: apakah kesiapan psikologis kita sudah seirama dengan kemegahan fisik yang sedang dibangun?
Kita mungkin piawai merancang infrastruktur fisik yang ramah lingkungan, namun sering kali abai membangun "infrastruktur" di dalam kognisi kita sendiri. Inilah urgensi Green Skills, sebuah kompetensi masa depan yang bukan lagi sekadar tren gaya hidup, melainkan prasyarat adaptasi di tengah krisis ekologi global yang kian nyata.
Transisi menuju ekonomi hijau, yang kini sedang diupayakan di berbagai wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Timur, menuntut pergeseran paradigma yang mendalam. Bagi daerah yang selama puluhan tahun bersandar pada kekayaan alam mentah, pola pikir yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya jangka pendek telah membentuk struktur psiko-sosial masyarakat secara signifikan.
Tantangan terbesarnya bukan sekadar mengganti infrastruktur fisik, melainkan mendekonstruksi mindset konvensional agar selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs).
"The future will either be green or not at all," peringatan Bob Brown, aktivis lingkungan dan dokter, menjadi basis argumen ini. Pavlova dalam International Journal of Training Research 2018 menegaskan bahwa green skills bukan sekadar keterampilan teknis sempit.
Ia adalah spektrum nilai, pengetahuan, dan sikap yang menopang masyarakat efisien sumber daya. Tanpa internalisasi nilai ini, upaya transisi hanya akan menjadi prosedur teknis yang rapuh tanpa kepatuhan perilaku yang berkelanjutan.
Kecerdasan Ekologis: Melampaui Jargon Teknis
Secara keliru, green skills sering disederhanakan sebagai kecakapan teknis sempit. Padahal, gerakannya kini mulai merambah dunia industri secara masif; dari manufaktur yang beralih ke lean production hingga sektor jasa yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular.
Namun, gaungnya masih terasa sunyi di level perilaku individu. Padahal, dalam kacamata psikologi, kompetensi ini berakar pada eco-literacy dan perilaku pro-lingkungan (pro-environmental behavior). Ia adalah kecerdasan emosional yang memungkinkan individu menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan integritas ekosistem.
Sebagaimana ditekankan dalam Journal of Cleaner Production 2021, integrasi antara kecerdasan emosional dan kesadaran lingkungan menjadi kunci efektivitas kerja di era baru.
Tanpa landasan psikologis ini, label "hijau" pada sektor industri apa pun berisiko terjebak dalam fenomena greenwashing—citra ramah lingkungan di permukaan namun tetap eksploitatif di akar operasional. Risiko ini nyata terjadi ketika kompetensi hijau hanya diadopsi sebagai formalitas administratif di atas kertas, tanpa perubahan budaya kerja yang nyata.
Jarak Psikologis dan Kesenjangan Adaptasi
Mengapa kompetensi ini sulit berakselerasi? Hambatan utamanya adalah psychological distance. Banyak individu merasa krisis lingkungan adalah masalah "masa depan" atau "masalah di tempat lain".
LinkedIn dalam Global Green Skills Report 2023 mencatat ketidakseimbangan kritis: saat lowongan kerja hijau tumbuh 22,4%, jumlah tenaga kerja dengan kompetensi tersebut tidak tumbuh sebanding.
Kesenjangan ini membawa risiko keadilan sosial yang besar. Jika angkatan kerja kita tidak segera melakukan peningkatan keterampilan hijau (green reskilling), akan terjadi marginalisasi sistemik. Tenaga kerja lokal berisiko hanya menjadi penonton saat posisi-posisi strategis dalam ekonomi baru diisi oleh tenaga ahli luar yang lebih adaptif.
Fenomena "kesenjangan adaptasi" akan menjadi nyata: kita hidup di lingkungan yang canggih secara teknologi hijau, namun tetap tertinggal dengan kapasitas mentalitas yang masih "abu-abu".
Memupuk Kesejahteraan yang Berkelanjutan
Membekali diri dengan green skills sejatinya adalah investasi kesejahteraan psikologis jangka panjang. Penelitian dalam Frontiers in Psychology 2020 menunjukkan bahwa individu yang memiliki keterikatan kuat dengan alam dan kompetensi untuk menjaganya cenderung memiliki tingkat kesejahteraan (well-being) yang lebih tinggi. Ada kepuasan intrinsik saat pekerjaan yang kita lakukan berkontribusi pada solusi berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Oleh karena itu, diperlukan orkestrasi kolektif antara institusi pendidikan, pemerintah, dan pelaku bisnis. Sulich dalam jurnal Sustainability 2021 menggarisbawahi bahwa pengembangan potensi SDM berwawasan hijau membutuhkan sinergi lintas sektoral. Kita perlu mencetak generasi yang tidak hanya "pintar cari uang", tapi juga mampu "pintar menjaga ruang".
Sebab pada akhirnya, kemajuan teknologi dan kecanggihan tata kota hanya akan menjadi raga yang kosong tanpa nyawa mindset hijau di dalamnya. Transformasi menuju ekonomi hijau adalah keniscayaan nasional yang menuntut integrasi antara kecanggihan infrastruktur dan kesiapan jiwa. Masa depan itu akan berbasis keberlanjutan hijau, atau ia tidak akan pernah ada sama sekali. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan