Oleh:
Wiwik Setiawati
Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Universitas Mulawarman
KALIMANTAN Timur (Kaltim) tengah memasuki babak baru dalam sejarah pembangunan nasional. Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan provinsi ini sebagai episentrum masa depan Indonesia. Infrastruktur dibangun, investasi mengalir, dan harapan akan kemajuan semakin menguat. Namun di balik optimisme tersebut, terdapat satu persoalan mendasar yang sering luput dari perhatian: kesiapan sumber daya manusia pendidikan, khususnya kepemimpinan sekolah.
Kepala sekolah adalah kunci dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Ia bukan sekadar pengelola administrasi, tetapi pemimpin pembelajaran yang membentuk budaya sekolah dan menggerakkan perubahan. Dalam konteks ini, persoalan pengangkatan dan distribusi kepala sekolah di Kaltim menjadi isu yang sangat strategis, terlebih di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Hadirnya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola penugasan kepala sekolah. Regulasi ini menekankan proses berbasis kompetensi, mulai dari pemetaan kebutuhan hingga pelatihan calon kepala sekolah. Selain itu, aturan ini juga membatasi masa jabatan kepala sekolah maksimal dua periode atau delapan tahun sebagai bagian dari upaya regenerasi kepemimpinan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Data per Desember 2025 menunjukkan bahwa Kaltim masih kekurangan sekitar 695 kepala sekolah. Dari jumlah tersebut, 158 kepala sekolah akan memasuki masa pensiun pada tahun 2025/2026, 408 sekolah masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), dan 129 sekolah bahkan belum memiliki kepala sekolah definitif. Angka ini belum termasuk kepala sekolah yang telah melewati masa jabatan sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
Data ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari krisis kepemimpinan pendidikan yang nyata. Dalam kondisi seperti ini, banyak sekolah berjalan tanpa arah kepemimpinan yang kuat. Kepala sekolah berstatus Plt umumnya memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis, sehingga berdampak pada lambatnya pengembangan sekolah.
Di sisi lain, keberadaan IKN berpotensi memperumit situasi jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Pusat pertumbuhan baru di kawasan IKN akan menarik sumber daya manusia terbaik, termasuk guru dan calon kepala sekolah. Fenomena ini berisiko menciptakan ketimpangan baru, di mana wilayah inti IKN mengalami surplus tenaga profesional, sementara daerah-daerah pinggiran, khususnya wilayah 3T, semakin kekurangan.
Wilayah seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan daerah perbatasan lainnya selama ini telah menghadapi keterbatasan dalam akses pendidikan dan distribusi tenaga pendidik. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang kuat, kehadiran IKN justru dapat mempercepat terjadinya “ketimpangan internal” di Kaltim.
Persoalan distribusi kepala sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga faktor sosial dan geografis. Keterbatasan infrastruktur, akses transportasi yang sulit, minimnya fasilitas kesehatan, hingga terbatasnya akses pengembangan profesional menjadi alasan mengapa banyak guru enggan ditempatkan di daerah terpencil. Dalam situasi seperti ini, menjadi kepala sekolah di wilayah 3T sering kali dipandang sebagai beban, bukan sebagai peluang pengembangan karier.
Padahal, justru di daerah-daerah inilah peran kepala sekolah menjadi sangat vital. Mereka tidak hanya mengelola sekolah, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa harapan bagi masyarakat. Tanpa kepemimpinan yang kuat, sulit bagi sekolah di wilayah 3T untuk berkembang dan keluar dari berbagai keterbatasan.
Dalam konteks ini, Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup baik. Namun, regulasi saja tidak cukup. Diperlukan kebijakan afirmatif yang mampu menjawab kebutuhan spesifik daerah.
Pemerintah daerah Kaltim perlu segera mengambil langkah strategis. Pertama, melakukan pemetaan kebutuhan kepala sekolah secara akurat dan berbasis wilayah. Dengan data yang kuat, proses pengangkatan dapat dilakukan secara lebih terencana dan tepat sasaran.
Kedua, memberikan insentif khusus bagi kepala sekolah yang bersedia bertugas di wilayah 3T. Insentif ini harus dirancang secara komprehensif, tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga mencakup percepatan karier, akses prioritas terhadap pelatihan, serta jaminan kesejahteraan yang lebih baik.
Ketiga, mengembangkan program penyiapan calon kepala sekolah berbasis lokal. Guru-guru di daerah perlu diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang melalui pelatihan yang mudah diakses, baik secara tatap muka maupun daring. Dengan demikian, daerah tidak lagi bergantung pada “pasokan” dari luar.
Keempat, mempertimbangkan skema penugasan khusus bagi calon kepala sekolah. Guru yang telah mendapatkan pelatihan kepemimpinan dapat diarahkan untuk mengabdi di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari strategi pemerataan.
Kelima, memanfaatkan teknologi sebagai solusi atas keterbatasan geografis. Pendampingan kepala sekolah melalui platform digital, komunitas belajar daring, serta sistem mentoring jarak jauh dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan tanpa harus selalu bergantung pada kehadiran fisik.
Lebih dari itu, penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia. Pendidikan harus menjadi bagian integral dari visi besar IKN sebagai kota masa depan. Tanpa sistem pendidikan yang kuat dan merata, IKN berisiko menjadi simbol kemajuan yang timpang.
Pada akhirnya, keberadaan IKN harus menjadi momentum untuk memperkuat pemerataan pendidikan di Kaltim, bukan sebaliknya. Krisis kekurangan 695 kepala sekolah yang terjadi saat ini adalah peringatan serius bahwa pembangunan pendidikan masih membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar.
Jika kita ingin menjadikan Kaltim sebagai wajah masa depan Indonesia, maka memastikan setiap sekolah memiliki pemimpin yang kompeten bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sebab, di tangan para kepala sekolahlah masa depan generasi muda ditentukan, baik mereka yang belajar di pusat kota, maupun di ujung negeri. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan