Oleh:
Ahmad Busri
Sekretaris Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) Kaltim/Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Bidang Energi & Sumber Daya Alam.
SETIAP tanggal 1 Mei, kepalan tangan dan poster tuntutan kembali menghiasi ruang publik. Namun, May Day 2026 ini membawa frekuensi yang berbeda. Isu buruh bukan lagi sekadar soal "kerah biru" di lini produksi pabrik, melainkan juga tentang "kerah putih", pekerja kreatif, hingga para lulusan baru dari Generasi Z yang mulai memasuki pasar kerja dengan penuh kecemasan di tengah fluktuasi ekonomi global.
Bagi Gen Z, dunia kerja hari ini adalah rimba ketidakpastian. Istilah layoff atau PHK massal, terutama di sektor teknologi dan energi, bukan lagi sekadar berita di layar gawai, melainkan ancaman nyata. Di sinilah relevansi Hari Buruh diuji: Sejauh mana regulasi mampu melindungi mereka yang rentan?
PHK: Bukan Akhir, Tapi Ujian Penegakan Hukum
PHK memang menjadi hak prerogatif perusahaan demi efisiensi ekonomi, namun ia tidak boleh menjadi jalan pintas yang menabrak kemanusiaan. Sesuai UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), perlindungan terhadap hak buruh tetap menjadi fondasi utama.
Jika badai efisiensi itu datang, ada tiga "sabuk pengaman" yang tidak boleh ditawar:
· Hak Pesangon Tanpa Diskon: Perusahaan wajib memenuhi pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai standar regulasi.
· Aktivasi JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan): JKP dari BPJS Ketenagakerjaan adalah napas buatan yang krusial. Aksesnya harus dipermudah—secepat memesan makanan lewat aplikasi—mencakup dana tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
· Hak Tanpa Diskriminasi: Perlindungan hukum berlaku adil bagi pekerja tetap maupun kontrak (PKWT).
Kesejahteraan Holistik: Lebih dari Sekadar Angka
Bagi Gen Z, bekerja bukan lagi soal "asal dapat gaji". Mereka menuntut kesejahteraan holistik yang mencakup mental health dan keseimbangan hidup (work-life balance). Oleh karena itu, tuntutan May Day 2026 harus mencakup poin fundamental yang relevan dengan tekanan inflasi saat ini:
· Upah Layak yang Adaptif: Upah minimum harus mampu mengejar laju kenaikan harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tidak ambruk.
· Kesehatan sebagai Investasi: Optimalisasi BPJS Kesehatan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah harga mati, terutama di sektor energi dan pertambangan yang memiliki risiko tinggi.
· Lingkungan Kerja Sehat: K3 bukan hanya soal helm proyek di lapangan, tapi juga lingkungan yang bebas dari tekanan mental berlebihan.
Solusi: Jembatan Reskilling dan Kolaborasi
Kunci menghadapi ekonomi global adalah Skill Resilience. Solusi jangka panjang bagi korban PHK bukanlah sekadar bantuan tunai sementara, melainkan reskilling dan upskilling.
Kita perlu membangun jembatan antara talenta yang terpinggirkan dengan kebutuhan industri baru, khususnya di sektor energi hijau dan sumber daya alam berkelanjutan. Pemerintah harus menjamin akses pelatihan ulang yang relevan agar tenaga kerja kita tidak gagap menghadapi transisi energi dan digitalisasi.
Memperingati Hari Buruh bukan berarti merayakan pertentangan antara buruh dan pengusaha. Ini adalah momentum untuk memperkuat sinergi. Buruh butuh kepastian kerja, pengusaha butuh produktivitas, dan negara butuh stabilitas.
Kita harus memastikan bahwa transformasi ekonomi—baik di Kaltim maupun nasional—tidak meninggalkan kaum buruh di belakang. Mari jadikan perlindungan hak buruh sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga mesin ekonomi Indonesia tetap melaju menuju Indonesia Emas 2045.
Selamat Hari Buruh 2026. Mari tumbuh bersama, sejahtera bersama, dan berdaulat di negeri sendiri. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan