Oleh:
Rusdiansyah Aras
Tokoh Pers Kaltim
KALTIMPOST.ID - Kegaduhan di lingkar kabinet Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud belakangan ini bukannya mereda, tetapi justru tampak seperti bola salju yang terus menggelinding. Menariknya, setidaknya sudah tiga kali Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Permintaan maaf terakhir bahkan dimuat luas oleh media nasional, termasuk Kompas.com. Namun, mengapa isu ini terus muncul dengan sudut pandang yang berbeda-beda?
Fenomena tersebut membawa kita pada refleksi kritis tentang bagaimana informasi dikelola dan dikonsumsi di era digital saat ini.
Antara Konten dan Produk Jurnalistik
Kita perlu jernih membedakan informasi yang lahir dari jempol influencer atau selebgram dengan produk jurnalistik. Seorang influencer mungkin memiliki jangkauan luas, tetapi mereka bukan jurnalis. Kerap kali, kutipan yang diambil tidak lengkap atau konteks persoalan tidak dipahami secara utuh sebelum diunggah.
Baca Juga: Dijerat Pasal Berlapis, Kiai Ashari Terancam 15 Tahun Penjara Akibat Aksi Bejat ke Santriwati
Berbeda dengan praktik jurnalistik. Di ruang redaksi, sebuah berita tidak langsung tayang begitu saja. Ada proses penyaringan yang ketat, mulai dari verifikasi di lapangan, pengolahan oleh redaktur, peninjauan oleh redaktur pelaksana, hingga persetujuan akhir dari pemimpin redaksi. Di dalamnya terdapat etika, prinsip check and recheck, serta tanggung jawab profesi.
Dalam situasi seperti sekarang, peran pers sangat dibutuhkan sebagai penjernih di tengah arus informasi yang kerap salah kutip maupun salah tafsir. Pers bukan sekadar corong informasi, melainkan benteng akurasi di tengah tsunami informasi digital.
Langkah Antisipatif Menjawab Isu, Kritik, dan Saran Publik
Agar kegaduhan tidak menjadi konsumsi harian yang kontraproduktif, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dalam merespons dinamika publik. Berikut beberapa langkah antisipatif yang dapat dilakukan.
Penguatan Juru Bicara Tunggal
Kegaduhan sering muncul karena terlalu banyak pintu informasi. Gubernur perlu menunjuk juru bicara yang kompeten dan memahami teknis birokrasi agar tidak terjadi pernyataan yang tumpang tindih maupun kontradiktif.
Optimalisasi Media Center sebagai Rumah Pers
Pemerintah tidak boleh menjauh dari wartawan. Pers harus dirangkul sebagai mitra strategis. Media center yang aktif akan memudahkan jurnalis memperoleh konfirmasi cepat sehingga isu simpang siur di media sosial dapat segera diklarifikasi dengan data yang valid.
Baca Juga: Persiba Balikpapan Pantang Turun Kasta, Tekad Menang di Kandang Persekat
Digital Listening and Response Team
Pemerintah perlu membentuk tim khusus yang bertugas memantau percakapan di media sosial. Tugasnya bukan membungkam kritik, melainkan memetakan persoalan yang dikeluhkan publik, lalu menjawabnya melalui edukasi dan tindakan nyata, bukan sekadar narasi pembelaan diri.
Manajemen Krisis: Akui, Perbaiki, dan Tindak Lanjuti
Jika terjadi kesalahan, permintaan maaf memang menjadi langkah awal yang baik. Namun, publik juga membutuhkan tindakan lanjutan. Setiap permintaan maaf harus dibarengi perubahan kebijakan atau langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat agar isu yang sama tidak terus diproduksi ulang.
Ruang Dialog Terbuka
Pemerintah perlu membuka ruang diskusi berkala bersama akademisi, tokoh masyarakat, dan pimpinan media. Dialog tersebut penting untuk menyerap aspirasi sekaligus mendinginkan suhu politik yang memanas akibat miskomunikasi.
Penutup
Di tengah riuhnya media sosial, masyarakat membutuhkan kejernihan pers untuk melihat kebenaran. Bagi pemerintah, mendengar kritik dengan kepala dingin merupakan langkah paling efektif untuk meredam kegaduhan. Sudah saatnya Kalimantan Timur dibangun melalui komunikasi yang sehat dan kerja nyata. (*)