Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais dan Penulis Buku
KALTIMPOST.ID, Sebagai salah satu kekuatan sipil, mahasiswa menjadi garda terdepan yang menggaungkan secara lantang beragam keluh kesah wong cilik. Kaum intelektual tersebut adalah harapan dan modal vital bagi pembangunan nasional di segala sektor.
Kali ini, agen perubahan tersebut sedang menyuarakan jeritan hati serta kegelisahan publik terkait kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai membuat masyarakat, terutama kaum menengah ke bawah, semakin terjepit.
Seperti aksi demonstrasi Jumat (2/6) kemarin yang menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa hari ini tidak sepenuhnya menutup diri, berjarak, pura-pura buta dan tuli terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat. Unjuk rasa tersebut menjadi cerminan masih ada asa bahwa ada kelompok sipil yang menaruh empati sekaligus bersimpati dengan nasib bangsa dan negaranya.
Sebagai tambahan informasi, aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta itu diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa seperti halnya BEM Universitas Indonesia (UI), BEM Institut Pertanian Bogor (IPB), BEM Politeknik Negeri Jakarta, BEM Universitas Pancasila, BEM Gunadarma, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pusat, dan lain-lain.
Baca Juga: Menggali Potensi Generasi Penerus
Ribuan mahasiswa tersebut berbondong-bondong membanjiri kawasan Bundaran HI. Kendatipun sempat dihadang oleh polisi dan TNI, mereka tetap berjalan kaki, bahkan bertahan hingga malam hari. Dalam aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” tersebut, ada lima tuntutan yang disuarakan.
Di antaranya yaitu menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak pemerintah mengakui kesalahan serta berhenti mengelak.
Kemudian timbullah pertanyaan: apakah semua tuntutan tersebut rasional dan memungkinkan untuk segera dieksekusi? Terutama terkait tuntutan agar Program MBG dan Kopdes Merah Putih segera dihentikan. Bukankah kerugian negara akan semakin membengkak jika tiba-tiba proyek besar tersebut disetop?
Sebab, usut punya usut, baik MBG maupun Kopdes Merah Putih telah menelan anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Lagi pula, jika ditutup total secara mendadak, kerugian negara akan semakin membengkak. Banyak pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan kehilangan pekerjaan alias menganggur.
Lain halnya jika dihentikan sementara sembari dievaluasi secara total dan dirombak secara besar-besaran terkait tata kelola, sistem, dan mekanisme di dalamnya agar bisa menutup celah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tentu saja hal itu harus diiringi dengan penguatan kontrol dan pengawasan terkait tata kelolanya.
Saya jadi berpikir bahwa jangan-jangan tuntutan tersebut berangkat dari kekecewaan yang sudah sangat mendalam atas pengelolaan MBG dan Kopdes Merah Putih yang dipandang oleh mahasiswa telah melenceng jauh. Program tersebut dinilai hanya menguntungkan beberapa pihak alias sebatas menjadi ladang “garapan” baru bagi bandit-bandit negara.
Dengan demikian, sah dan wajar saja jika kemudian mahasiswa bergerak untuk menjadi corong aspirasi publik. Karena bagaimanapun juga, mahasiswa memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan dan mengontrol jalannya pemerintahan agar sesuai dengan kehendak rakyat.
Peran mahasiswa sebagai kontrol sosial (social control), penjaga nilai (guardian of value), kekuatan moral (moral force), dan kelompok penekan (pressure group) mulai nampak. Perlahan tapi pasti, mahasiswa-mahasiswa kita mulai menunjukkan taringnya sebagai kekuatan sipil dalam alam demokrasi Indonesia.
Mungkin nurani mereka terusik ketika melihat negara diurus secara serampangan. Barangkali mereka sudah kehabisan kesabaran menanti perubahan dan perbaikan yang tak kunjung tiba.
Ditambah lagi, kepercayaan publik terhadap pengelola negara mulai merosot. Kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah kian tergerus. Lalu, mengapa pemerintah seolah tidak peduli dengan ekonomi masyarakat kecil yang hemat saya kian terombang-ambing oleh regulasi dan kebijakan yang kurang tepat?
Baca Juga: Duri Demokrasi dan Secercah Harapan
Merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika yang sempat terjadi menjadi gambaran betapa tata kelola ekonomi negara ini tidak seperti yang diharapkan.
Kendatipun warga desa tidak memakai dolar sebagai alat transaksi, goncangan ekonomi tersebut sekali lagi berpotensi menggerus daya beli dan menciptakan inflasi barang-barang pokok. Apakah pemerintah tutup mata terhadap ancaman tersebut? Jujur saja, stabilitas ekonomi masih menjadi dambaan kita semua.
Bagaimana masyarakat kelas bawah dan menengah ini tidak semakin terpinggirkan. Elite-elite politik dan pemimpin di negeri ini seharusnya berpikir dan bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.
Oleh karena itulah, langkah-langkah yang diambil oleh mahasiswa melalui demonstrasi itu merupakan sebuah upaya untuk mencegah negara ini mengalami krisis multidimensional. Krisis yang bisa menjadi bola panas yang meledak sewaktu-waktu. Tentunya, kita tidak menginginkan krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis sosial itu terjadi secara bersamaan. Seoptimal mungkin, kita harus mencegah agar multikrisis itu tidak terjadi.
Apalagi, di saat-saat seperti sekarang, demonstrasi mahasiswa rawan disusupi “penunggang gelap”, provokator, atau pihak-pihak yang mengadu domba dengan mengatasnamakan mahasiswa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Kita harus menangkal sedini mungkin adanya penyusup dalam gerakan mahasiswa. Sebab, hal itu hanya akan menimbulkan kerusuhan atau bahkan konflik sosial yang berkepanjangan.
Lewat catatan ini, sepenuhnya saya mendukung gerakan demonstrasi mahasiswa. Spirit perjuangan, pengabdian, dan dedikasi mereka untuk nusa dan bangsa harus tetap berkobar dalam jiwa mereka. Bukankah sejak Orde Lama hingga pasca-Reformasi, peran mahasiswa begitu besar bagi bangsa ini?
Idealisme, intelektualitas, moralitas, dan keberanian yang mereka miliki adalah senjata yang cukup ampuh untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kerakyatan, bukan demokrasi yang justru dibajak oleh oligarki.
Gerakan mahasiswa sekarang adalah asa terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Kita sudah cukup muak dengan wakil rakyat yang seolah membisu terhadap realitas sosial. Sebagian legislator kita nyatanya hanya mementingkan partainya sendiri. Menjadi wakil partai, bukan wakil rakyat dalam arti yang sebenarnya.
Baca Juga: Petaka Inkompetensi Pemimpin
Kontrol dan pengawasan mereka terhadap kebijakan pemerintah kurang optimal atau bahkan sama sekali tidak optimal. Semua seolah bisa “dikondisikan” dan “dikompromikan” dengan ketua-ketua partainya masing-masing yang sebagian menjabat di kabinet. Seakan lebih takut disemprot ketua umum partainya daripada takut tidak amanah.
Gerakan dan demonstrasi mahasiswa menjadi harapan kita semua. Bisa jadi aksi demonstrasi di Jakarta itu juga merembet ke berbagai daerah lainnya dengan tujuan serupa, yakni menghendaki efisiensi anggaran, akuntabilitas, dan transparansi tata kelola pemerintahan.
Tidak menutup kemungkinan mahasiswa-mahasiswa tersebut akan semakin bersatu, solid, dan kokoh untuk membela kaum marginal. Sebuah aksi demonstrasi yang dilandasi niat mulia untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Yang membawa misi agung, yakni menjadikan rakyat sebagai tuan yang sesungguhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Akhir kata, gerakan mahasiswa yang kompak dan tidak terpecah-pecah akan menciptakan gelombang dahsyat yang bisa memporak-porandakan segala kesewenang-wenangan dan kezaliman sebagian pemimpin serta elite politik kita.
Hal itu tentunya juga menjadi warning bagi elite politik dan pemimpin kita untuk segera berbenah. Mahasiswa sebagai salah satu pilar kekuatan sipil tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika masih ragu, tengoklah sejenak sejarah perjalanan bangsa ini. (*)
Editor : Almasrifah