
Oleh: Muhammad Aufal Fresky
KALTIMPOST.ID, Seperti yang pernah digaungkan Bung Karno, negara ini didirikan bukan untuk satu orang atau golongan tertentu saja. Tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
Pun demikian dengan demokrasi yang sedang kita bangun saat ini, yang betul-betul menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagai majikan atau tuan yang kehendak dan kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah selaku penerima mandat untuk mengelola negara.
Namun, sayang seribu sayang, logika semacam itu dalam realitasnya acap kali bertolak belakang. Sebagian pemimpin kita, pejabat kita, merasa berada di atas angin.
Sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan. Aspirasi arus bawah sama sekali tidak dihiraukan. Nihil empati terhadap jeritan hati wong cilik. Jangankan menepati janji kala kampanye dulu, untuk sekadar ingat saja rasanya sukar betul.
Baca Juga: Petaka Inkompetensi Pemimpin
Padahal, dalam kehidupan nyata, telah nampak sebuah potret kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang kerap kali membuat kita mengelus dada sembari mempertanyakan ke manakah kehadiran pengelola negara.
Di mana kehadiran pemimpin kita? Fakir miskin dan anak-anak terlantar yang seharusnya dipelihara negara, nyatanya dibiarkan begitu saja bertempur dengan kerasnya hidup, terpinggirkan, tak berdaya, dan hanya berharap belas kasihan dari para dermawan yang kebetulan lewat di depannya.
Padahal, negeri kita gemah ripah loh jinawi. Sumber daya alamnya begitu subur. Bisa dipastikan ada ketidakberesan, ketidakbecusan, dan ketidakpedulian dari sebagian pemangku kekuasaan.
Ironisnya lagi, ketika ada warga yang lantang bersuara, seperti halnya melontarkan kritik, saran, dan masukan, malah dianggap angin lalu. Atau bahkan dianggap ancaman yang bisa menodai marwah penguasa.
Dinilai bisa merusak kredibilitas pemerintah. Pengawasan dan kontrol dari masyarakat sipil sama sekali tidak dianggap. Merasa benar dengan segala aturan, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




