Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Beberapa hari lalu saya dibuat terpingkal-pingkal menonton video parodi beberapa influencer di Instagram yang menyindir pemerintah seputar militerisasi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mulai dari latihan yel-yel, baris-berbaris, menembak, hingga penyamaran menjadi bahan lelucon mereka. Kritik yang dibalut dengan humor sepertinya menjadi senjata yang cukup ampuh untuk menyadarkan pihak yang dikritik.
Persoalannya, apakah yang bersangkutan menonton? Atau, jika mereka menonton, apakah sadar kalau sedang dijadikan bahan lawakan? Kalau sadar, adakah iktikad baik untuk berbenah? Entahlah, sejumlah pertanyaan terus-menerus menghujam alam pikiran saya. Yang jelas, saya terhibur menyaksikan video-video satire yang berseliweran di laman media sosial saya itu.
Lebih lanjut, Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang digelar oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menjadi sorotan sebab dinilai tidak relevan dengan tugas, peran, dan tanggung jawab calon manajer KDMP. Sebagian pengamat, aktivis, dan tokoh publik mulai bersuara keras bahwa Latsarmil sebaiknya dihentikan dan diganti dengan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas pokok calon manajer KDMP.
Apalagi, hingga tulisan ini dibuat, sudah ada lima peserta yang meninggal dunia selama mengikuti Latsarmil. Hal tersebut menjadi alarm keras bagi penanggung jawab utama dan seluruh panitia untuk berbenah secara total. Ditambah lagi, tuntutan publik agar diadakan evaluasi menyeluruh kian masif.
Baca Juga: Catatan Andi Harun; Bhayangkara 80 Tahun: Menjaga Kamtibmas, Merawat Kepercayaan, Mengawal Peradaban
Terus terang saja, saya masih berprasangka positif. Pemerintah mungkin hendak melatih jiwa kepemimpinan, nasionalisme, patriotisme, ketangguhan fisik, integritas, hingga kedisiplinan para calon manajer KDMP. Barangkali maksud dan harapan pemerintah adalah agar para manajer tersebut nantinya mampu bekerja di bawah tekanan, memiliki semangat pengabdian, dan cinta tanah air.
Sebuah harapan yang baik tentunya. Apalagi jika tujuannya agar KDMP bisa berkembang pesat melalui sumber daya manusia (SDM) yang unggul, profesional, terlatih, dan tangguh, tentu patut kita apresiasi bahkan didukung.
Namun, apakah untuk mewujudkan semua itu memang wajib melalui Latsarmil? Bukankah seluruh peserta berlatar belakang sipil yang kekuatan fisiknya tidak seperti personel militer pada umumnya? Apalagi kaum perempuan, terlebih mereka yang kondisi fisiknya rentan atau rawan tumbang.
Pertanyaan lainnya, apakah Latsarmil benar-benar relevan dengan tugas utama calon manajer KDMP? Silakan pikirkan dan pertimbangkan sendiri. Kalau saya pribadi, lebih sepakat jika program tersebut diganti dengan kegiatan lain yang lebih sesuai dengan peran yang akan dijalankan nantinya.
KDMP sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto memang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebuah misi yang mulia. Namun, sekali lagi, persoalannya muncul ketika memasuki tahap implementasi.
Beberapa celah perlahan mulai terkuak, bahkan terkesan tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat. Mulai dari penempatan lokasi KDMP hingga anggaran yang dikucurkan. Dalam hal ini, publiklah yang akan terkena imbasnya. Sebab, bahkan sebelum berjalan sepenuhnya, KDMP telah dinilai memboroskan anggaran negara.
Seperti yang dilansir Kompas.com pada 29 Juni 2026, Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan bahwa berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, porsi anggaran justru lebih banyak terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.
Ia menyebut biaya Latsarmil mencapai Rp30 juta per orang, sedangkan pembelajaran substansi sebesar Rp15 juta. Dengan demikian, total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp45 juta untuk setiap peserta.
Jika secara keseluruhan terdapat 35.476 peserta, berapa total biayanya? Saya pun penasaran lalu membuka kalkulator untuk menghitungnya. Ternyata menghabiskan sekitar Rp1,6 triliun, yakni Rp1 triliun untuk Latsarmil dan Rp600 miliar untuk pembelajaran substansi koperasi. Tak heran jika legislator dari Fraksi PDIP tersebut menyatakan bahwa akan jauh lebih efisien jika komponen latihan militer dihapus dan lebih difokuskan pada peningkatan kompetensi manajerial. Dengan demikian, menurutnya, potensi penghematan anggaran negara akan sangat besar.
Baca Juga: Pendidikan Berbasis Imajinasi
Setali tiga uang, saya juga beranggapan bahwa penghematan anggaran negara tidak bisa ditawar-tawar lagi. Spirit efisiensi dalam tata kelola pemerintahan jangan sampai hanya bergemuruh pada awal kepemimpinan Prabowo. Artinya, semangat tersebut harus dijalankan secara konsisten. Jika ada anggaran yang berhasil dihemat, semestinya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting, bahkan mendesak.
Kabar terbaru, Kementerian Pertahanan telah mengubah Latsarmil menjadi Latihan Bela Negara dan Manajerial. Terkait anggaran, tata kelola, dan sistemnya seperti apa, saya belum begitu memahaminya. Namun, besar harapan agar pemerintah tidak hanya pandai mengganti nama, sementara substansinya tetap sama.
Artinya, harus benar-benar ada perombakan dan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait efisiensi anggaran dan sistem pelatihan calon manajer KDMP. Hal tersebut perlu digarisbawahi karena berkaitan langsung dengan citra dan kredibilitas pemerintah di mata rakyat.
Terakhir, untuk memungkasi catatan ini, saya berpandangan bahwa calon manajer KDMP membutuhkan pembekalan yang lebih intensif mengenai kemampuan teknis, seperti manajemen organisasi, pemasaran, keuangan, dan sebagainya, di samping kemampuan konseptual, kemampuan interpersonal, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan menyelesaikan konflik.
Dengan kata lain, pembekalan yang berkaitan erat dengan pengelolaan bisnis dan tata kelola koperasi agar mampu maju dan memiliki daya saing tinggi. Adapun latihan menembak, baris-berbaris, teknik penyamaran, dan latihan berkonsep militer lainnya, saya kira perlu ditinjau ulang.
Sebab, menanamkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan tidak harus menjiplak gaya militer. Sekali lagi, dalam program KDMP ini, citra pemerintah sedang dipertaruhkan. Jangan sampai kepercayaan publik terus merosot akibat kritik yang tidak didengar. (*)
Editor : Almasrifah