Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Mungkin di antara kita pernah mendengar sebuah pernyataan bahwa untuk memperbaiki negeri ini, idealnya melalui jalur politik praktis. Menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol) yang kemudian mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota legislatif (DPR/DPRD), kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya), atau bahkan presiden atau wakil presiden.
Hal tersebut dipandang jauh lebih efektif dan efisien untuk membenahi karut-marut negeri. Pendapat semacam itu sah-sah saja tentunya. Di sisi lain, ada yang melarang kita untuk menceburkan diri ke gelanggang politik praktis karena politik dianggap terlalu keruh dan kotor. Ditambah lagi, konon katanya, di dunia politik yang penuh intrik itu, tidak ada yang namanya kawan dan lawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi.
Melihat perbedaan pandangan itu, lantas bagaimana dengan kaum muda kita hari ini? Apakah semakin antusias untuk terlibat aktif atau justru semakin apatis terhadap dunia politik? Saya tidak bisa menyimpulkan secara serampangan mengingat anak-anak muda kita yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini memiliki beragam pola pikir yang berlainan, begitu pula dengan latar belakang masing-masing yang kemudian membentuk pandangan hidupnya, termasuk mengenai dunia politik.
Saya pun tidak bisa merinci atau menjabarkan secara detail seberapa banyak pemuda yang pesimistis dan seberapa banyak yang optimistis terhadap masa depan perpolitikan tanah air. Hanya saja, kalau jujur, sebagian elite politik yang niretika dan tunamoral membuat anak-anak muda kehilangan sandaran dan sosok panutan.
Baca Juga: Ketika Sebuah Kampung Dicap sebagai "Kampung Narkoba"
Ternyata, sebagian tokoh politik justru tidak memberikan keteladanan. Buktinya, tidak sedikit yang tertangkap tangan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terlalu banyak bukti yang mengungkapkan ketidakprofesionalan dan kesewenang-wenangan sebagian pejabat kita. Bukankah rata-rata dari mereka adalah kader partai?
Kenyataan pahit itu semakin menguatkan alasan kaum muda untuk menjauhi dunia politik. Politik di negeri ini dianggap sudah tidak sehat. Demokrasi di Indonesia pun dinilai sedang menuju kemunduran. Sebab, yang dibicarakan dan dibahas oleh petinggi-petinggi parpol hanya berkaitan dengan bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan. Yang didiskusikan sebatas bagaimana meraup suara sebanyak-banyaknya ketika pemilu. Orientasi dan gerak langkahnya bukan tentang bagaimana melahirkan lebih banyak pemimpin dan legislator yang amanah serta bertanggung jawab. Semua seakan bergeser hanya pada bagaimana memenangkan setiap kompetisi politik. Setelah itu, urusan rakyat tidak lagi menjadi perhatian.
Padahal, Marcus Aurelius, filsuf Romawi, pernah mengingatkan melalui petuahnya, "Jika tidak benar, jangan lakukan; jika tidak benar, jangan katakan." Kutipan ini menekankan pentingnya melakukan apa yang benar dan mengatakan kebenaran, meskipun hal itu mungkin sulit atau tidak populer.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sebagian politisi kita saat ini. Apa yang dikatakan tidak selaras dengan apa yang dikerjakan. Hari ini mengatakan A, besok bisa berubah menjadi B atau bahkan Z. Bahkan, bisa jadi dalam hitungan menit seolah-olah "hilang ingatan" bahwa ia pernah mengatakan A. Pantas saja ketika mereka menjabat, janji-janji politiknya dianggap angin lalu.
Bukankah hal itu menjadi gambaran nyata bahwa sebagian politisi kita hanya bermanis muka ketika memiliki kepentingan? Melihat fakta semacam itu, kita sebagai kaum muda rasanya tidak boleh tinggal diam. Jangan sampai terhanyut dalam arus yang salah. Dalam konteks tersebut, politik kebangsaan kaum muda menjadi salah satu harapan bagi seluruh rakyat.
Apalagi jika merujuk pada Ben Anderson dalam Karina (2008), pemuda yang merupakan motor sosial masyarakat adalah individu-individu potensial yang dibentuk dan dipersiapkan sebagai objek sekaligus subjek, serta menjadi mata rantai yang menghubungkan masa kini dan masa depan. Demikian pula hubungan antara pemuda dan dunia politik yang, hemat saya, tidak dapat dipisahkan. Artinya, pemuda dapat memilih dan memutuskan bahwa untuk menjadi problem solver, salah satunya dengan bergabung ke parpol tertentu dengan niat memperbaiki sistem dari dalam.
Tentu ini bukan semacam "provokasi" agar kita berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi anggota parpol tertentu. Itu hanyalah salah satu pilihan. Sebab, yang lebih utama adalah agar prinsip politik kebangsaan tetap menyala dalam jiwa kita, baik terjun secara langsung maupun tidak langsung ke gelanggang politik.
Lewat catatan ringkas ini, kaum muda sebagai calon pemimpin masa depan mesti belajar sedini mungkin bagaimana menerapkan politik kebangsaan dalam setiap kondisi dan situasi. Jangan menunggu memiliki jabatan atau posisi tertentu baru belajar mengabdi. Sebab, rayuan uang dan takhta begitu halus dan memabukkan. Tidak sedikit orang-orang pintar dengan gelar yang berderet di depan dan belakang namanya terjungkal karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya.
Terutama elite-elite politik tanah air yang gemar membicarakan jabatan dan kekuasaan. Urusan jeritan hati dan tangisan rakyat sama sekali tidak masuk dalam agenda pembahasan. Dianggap tidak begitu mendesak untuk dibicarakan. Saya pun menjadi ragu dan penasaran, jangan-jangan parpol-parpol kita gagal melahirkan pemimpin ataupun wakil rakyat yang berintegritas.
Baca Juga: Mencegah Krisis Ekologis
Menanggapi kondisi semacam itu, agaknya setiap parpol mesti berbenah total. Termasuk dalam proses rekrutmen dan kaderisasi agar lebih kreatif dan inovatif. Demikian pula dengan praktik primordialisme di tubuh partai yang hanya menguntungkan segelintir elite politik, perlu dihilangkan.
Sebab, kenyataan pahitnya di Indonesia, faktor keluarga atau kekerabatan acap kali menjadi penentu utama untuk menduduki posisi strategis di parpol. Padahal, kondisi tersebut sama sekali tidak menarik bagi kaum muda yang memiliki daya dobrak kuat, semangat yang menyala, serta visi yang jauh ke depan.
Lebih lanjut, kita sepakati terlebih dahulu bahwa pemuda adalah aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, pemuda memerlukan saluran yang sehat, saluran yang tidak mengerdilkan pikiran, sepak terjang, dan impian besarnya. Ya, saluran yang saya maksud adalah parpol.
Ditambah lagi, maju dan mundurnya demokrasi di negeri ini salah satunya bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di tubuh parpol, termasuk politisi-politisi muda di dalamnya. Kualitas tersebut tentu berupa intelektualitas dan integritas yang tinggi.
Dengan begitu, besar harapan saya beberapa tahun ke depan akan semakin banyak anak muda yang melek politik, bahkan bersedia terjun ke dunia politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Negeri ini membutuhkan pemimpin-pemimpin muda yang tangguh, cerdas, bertanggung jawab, serta penuh empati dan simpati terhadap nasib wong cilik.
Implementasi politik kebangsaan pemuda menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang terbebas dari belenggu kemiskinan dan jerat kebodohan. Semua itu merupakan upaya menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur, sekaligus menjadi bentuk komitmen nyata sebagai aktor dan akselerator pembangunan nasional di berbagai bidang. (*)
Editor : Almasrifah