Oleh: Kornelius Sunardi
Jurnalis Kaltim Post
KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Di atas aliran Sungai Mahakam, sejumlah struktur Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di Kutai Barat masih berdiri. Lebih dari satu dekade sejak pembangunannya dimulai, jembatan yang diharapkan menjadi penghubung penting bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi tersebut belum juga tuntas.
Tiang pancang dan struktur beton yang berdiri di tengah sungai menjadi pengingat panjangnya perjalanan proyek infrastruktur tersebut. Pembangunan yang semula diharapkan memperkuat konektivitas wilayah justru menghadapi berbagai persoalan hingga pengerjaannya terhenti.
Baca Juga: LAPSUS: Jangan Hanya Atur Antrean Pertalite di SPBU tapi Temukan Penyebab dan Benahi Distribusinya
Persoalan yang mengiringi pembangunan Jembatan ATJ tidak sederhana. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah, persoalan hukum yang pernah mencuat, hingga kendala administratif menjadi bagian dari perjalanan proyek tersebut. Kondisi itu membuat penyelesaian jembatan berjalan panjang dan berlarut-larut.
Namun, persoalan masa lalu semestinya tidak menjadi alasan untuk kembali menunda penyelesaian. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan agar proyek yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut memiliki kepastian.
Momentum baru muncul setelah Jembatan ATJ masuk dalam skema Multiyears Contract (MYC) bersama sejumlah proyek tahun jamak lainnya untuk periode 2027–2029. Kebijakan tersebut menjadi peluang untuk memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan.
Baca Juga: Direktur Olahraga Cabut dari Liverpool, Tinggalkan Jejak Transfer Pemain Mahal
Masuknya Jembatan ATJ dalam skema tahun jamak juga menunjukkan adanya upaya untuk membangun perencanaan anggaran yang lebih berkesinambungan. Dengan skema tersebut, pembangunan diharapkan tidak kembali tersendat akibat keterbatasan penganggaran tahunan.
Bagi Kutai Barat, keberadaan Jembatan ATJ bukan sekadar persoalan fisik infrastruktur. Jembatan tersebut memiliki arti strategis bagi konektivitas masyarakat dan pergerakan barang serta jasa.
Baca Juga: Balikpapan Bisa Terbang Langsung ke Tiongkok, Ini Syaratnya
Kutai Barat membutuhkan infrastruktur penghubung yang mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi. Konektivitas yang lebih baik dapat membantu menekan biaya distribusi dan membuka akses yang lebih luas bagi aktivitas perdagangan maupun sektor-sektor produktif masyarakat.
Karena itu, membiarkan proyek tersebut kembali tertunda tentu bukan pilihan yang ideal. Semakin lama pembangunan tidak dilanjutkan, semakin besar pula tantangan teknis dan pembiayaan yang harus dihadapi.
Namun, keputusan untuk melanjutkan pembangunan harus disertai perhitungan teknis yang matang. Struktur yang telah berdiri selama bertahun-tahun perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum pekerjaan konstruksi dilanjutkan.
Baca Juga: Kemarau Mengancam, Pembudidaya Ikan PPU Diminta Tunda Tebar Benih
Audit teknis terhadap kondisi beton, tiang pancang, serta bagian konstruksi lainnya menjadi penting untuk memastikan seluruh struktur masih memenuhi persyaratan keselamatan. Pemeriksaan tersebut juga diperlukan untuk menentukan apakah terdapat bagian yang harus diperkuat, diperbaiki, atau bahkan dibangun kembali.
Selain aspek teknis, tata kelola proyek harus menjadi perhatian. Perencanaan anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga pemeriksa. Masyarakat juga memiliki ruang untuk ikut mengawal perkembangan pembangunan, terutama karena proyek tersebut menggunakan anggaran publik dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga: Karhutla Ganggu Kualitas Udara PPU, DLH Sebut Masih Terkendali
Pada akhirnya, penyelesaian Jembatan Aji Tulur Jejangkat bukan semata-mata tentang menyelesaikan pekerjaan konstruksi yang tertunda. Lebih dari itu, proyek ini menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pembangunan yang telah berlangsung lama.
Setelah melewati perjalanan panjang dan berbagai persoalan, masyarakat Kutai Barat tentu berharap Jembatan ATJ tidak kembali menjadi proyek yang tertunda. Skema pembiayaan tahun jamak yang telah disiapkan harus diikuti perencanaan teknis, pengawasan, dan pelaksanaan yang konsisten.
Sudah waktunya pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat memasuki babak baru. Bukan lagi sebagai simbol proyek yang mangkrak, melainkan sebagai infrastruktur yang benar-benar selesai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Delapan Tahun Menanti, Persija Akhirnya Menang di Segiri
Konektivitas yang selama ini tertunda harus diwujudkan menjadi akses yang nyata. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan sebuah proyek infrastruktur bukan diukur dari seberapa lama ia direncanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
Editor : Dwi Restu A