Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais dan Penulis Buku “Empat Titik Lima Dimensi”
KALTIMPOST.ID, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9) kemarin, mengatakan bahwa kondisi sebagian rakyat masih mengalami kesusahan dan tekanan kehidupan. Ia juga memperingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang memiliki batas waktu, sehingga tujuan politik harus sepenuhnya diarahkan kepada masa depan rakyat. Tujuan politik, tambah AHY, bukan memenangi kekuasaan, melainkan memenangi masa depan rakyat. Dalam pandangannya, tanggung jawab dan pengabdian kepada rakyat tidak boleh berakhir meski jabatan dan kepemimpinan memiliki batas waktu.
Mungkin sebagian dari kita akan bertanya-tanya apakah ungkapan AHY tersebut sebuah kepedulian yang otentik atau sekadar gimmick politik untuk menarik perhatian publik? Sebab, tidak sedikit yang beranggapan pidato AHY tersebut seolah menjadi sinyal dirinya sudah bersiap tancap gas untuk perhelatan kontestasi politik 2029. Kendatipun masih tiga tahun lagi, pendapat semacam itu tidak bisa dimungkiri. Bisa jadi, AHY sedang berinvestasi pengaruh dan hendak memanen di ajang Pilpres nanti. Dukungan massa mulai diincarnya. Sah-sah saja jika ada pengamat politik, aktivis mahasiswa, jurnalis, atau lain sebagainya yang memiliki pemikiran semacam itu. Dalam politik, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi sahabat. Biasanya, semua berputar-putar pada masalah kepentingan. Entah kepentingan mana yang didahulukan. Kepentingan parpol, individu, atau masyarakat, saya pun tidak bisa memastikannya.
Baca Juga: Dari Viral ke Vital: Menjadikan Gerak Bagian dari Kehidupan
Keberanian putra sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut rasanya patut diapresiasi. Persoalan ada motif terselubung di balik ucapannya itu, saya sendiri tidak bisa menjabarkan lebih jauh lagi. Lagi pula, mana bisa saya melihat isi hati dan kepalanya AHY. Oleh karena itu, dalam hal ini, saya akan mencoba sedikit menafsirkan. Tentu sebagai tafsiran orang yang awam dalam dunia perpolitikan. Anggap saja hanya semacam dugaan pengamat kelas teri. Dalam forum publik yang diliput wartawan, saya kira AHY tidak mungkin sembrono atau terang-terangan mengkritik kebijakan dan program Pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, dia juga saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang secara otomatis menjadi anak buah Prabowo. Logikanya, apakah ada anak buah yang terang-terangan melawan atasannya? Kalaupun ada, sulit ditemukan dan bisa dipastikan jumlahnya sedikit.
Bagaimana jadinya jika ada pendukung Prabowo yang beranggapan AHY harus diwaspadai sebab bisa menjadi musuh dalam selimut. Bukan tidak mungkin ucapan AHY itu ditujukan langsung kepada Prabowo, tetapi lewat kata-kata yang tidak langsung menyinggung Prabowo sebagai Kepala Negara ataupun Kepala Pemerintahan. Ia memakai istilah kekuasaan secara lebih umum lagi. Berarti tidak hanya Presiden, tapi bisa juga menyangkut Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kepala Desa, dan bahkan dirinya sendiri selaku Menko dalam Kabinet Merah Putih. Bagaimana jika ada yang menduga-duga bahwa AHY sudah mulai tidak nyaman berada satu kolam di pemerintahan? Atau semacam tanda-tanda Demokrat mulai menjauh dari koalisi dan hendak beralih menjadi oposisi? Atau mungkin ini semacam akrobatik politik tingkat tinggi yang sedang dipertontonkan AHY? Perkiraan-perkiraan macam itu tidak bisa dimungkiri lagi.
Baca Juga: Ketika Program Generasi Emas Menghasilkan Rasa Cemas
Apalagi, saat ini, kalau boleh terus terang, sebagian dari rakyat mulai mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Jika dibiarkan terus-menerus, ini akan menjadi ancaman nyata karena legitimasi pemerintah akan kian melemah. Lagi pula, semua pemimpin di berbagai level, yang sedang diberikan mandat oleh rakyat, seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati dan seoptimal mungkin. Terutama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan begitu, sudah sewajarnya jika pemimpin harus menjadi pelayan dan pengayom masyarakat. Bukan sebaliknya, menjadi tuan atau majikan atas rakyat. Sebab, sejatinya rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Pemerintah, di segala levelnya, sebenarnya sedang “dikontrak” oleh rakyat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat.
Sekali lagi untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan diri, keluarga, parpol, dan oligarki. Sebab, tidak sedikit pemimpin di negeri ini yang justru menjadi perpanjangan tangan pengusaha dan golongannya sendiri. Urusan rakyat diletakkan di nomor akhir atau bahkan mungkin sama sekali tidak diperhatikan. Pemimpin semacam itu menodai sumpah jabatannya. Janji-janji politik ketika kampanye dulu sebatas manis di mulut, tetapi pahit dalam kenyataan. Artinya, ada jarak yang cukup lebar antara janji dan realisasi. Buktinya, sebagian pemimpin kita, yang telah diberikan mandat kekuasaan, justru menjadi bandit-bandit berdasi yang menguras uang negara. Bukankah hal semacam itu semakin membuat hati kita kecewa bercampur geram? Kekuasaan ternyata digunakan untuk memperkaya diri. Rakyat dijadikan batu loncatan untuk menaiki singgasana kekuasaan.
Baca Juga: Membaca Indonesia Dengan Teori Dependensia
Dengan begitu, menjadi relevan apa yang disampaikan oleh AHY, yaitu agar seluruh pemimpin di negeri ini menyadari betul bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak ada kepala desa ataupun presiden sekalipun yang menjabat seumur hidup di negara demokrasi. Kekuasaan akan dipergilirkan. Pemimpin datang dan pergi silih berganti. Sudah semestinya warning AHY tersebut menjadi koreksi bersama, terutama untuk AHY sendiri yang sedang bercokol di kekuasaan. Dia sebenarnya juga sedang menasihati dirinya sendiri. Tapi, entah kenapa, saya juga merasa itu ditujukan langsung kepada Prabowo selaku pemimpin tertinggi di negeri ini agar semakin empati dan bersimpati dengan jeritan hati wong cilik.
Jujur saja, pekerjaan rumah (PR) pemerintahan Prabowo-Gibran ini begitu menumpuk. Publik sedang menantikan tidak hanya perbaikan, tetapi juga gebrakan dan terobosan di berbagai bidang pembangunan nasional, bukan hanya Kopdes dan MBG yang selalu dibangga-banggakan. Di antaranya, masih tingginya pengangguran terdidik, lapangan kerja kian terbatas, kesenjangan ekonomi kian lebar, kelas menengah semakin terjepit, koruptor merajalela, demokrasi yang dibajak oligarki, dan semacamnya. Sekali lagi, kekuasaan itu sejatinya dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, seluruh kinerja para pemimpin memang mesti ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Dan satu lagi, perihal AHY, apakah memiliki ambisi mencalonkan diri sebagai RI-1 atau tidak, itu biarlah kita lihat nanti saja. Urusan saya saat ini, dan pastinya juga menjadi urusan rakyat Indonesia, yaitu meminta AHY selaku Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan agar bekerja dengan tulus dan penuh dedikasi untuk Indonesia. Permintaan tersebut juga berlaku bagi seluruh menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agar tidak main-main dengan kekuasaan yang sedang digenggam. (*)
Editor : Almasrifah