Kekuasaan untuk Rakyat

Muhammad Aufal Fresky • Dipublikasikan Sabtu, 12 September 2026 | 17:49 WIB
Muhammad Aufal Fresky.
Muhammad Aufal Fresky.

Oleh: Muhammad Aufal Fresky

KALTIMPOST.ID, Masih adakah pemimpin yang bekerja dan berkarya sepenuh jiwa untuk bangsa dan negara? Yang rela berjuang dan berkorban sepenuh hati mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat? Dua pertanyaan tersebut, rasanya masih menyelimuti alam sebagian dari kita hingga kini. Memang betul, yang namanya kepemimpinan sejati itu diorientasikan untuk rakyat. Jika tidak demikian, komitmen dan tekad dalam menunaikan sumpah jabatannya itu hanyalah omong kosong. Apabila tidak begitu, semua janji-janji manisnya ketika kampanye dulu hanyalah pemanis di muka umum untuk menarik perhatian rakyat.

Kepercayaan rakyat dinodai. Lebih mengutamakan kepentingan diri, keluarga, dan parpolnya sendiri. Kepentingan rakyat sama sekali tidak dilirik. Pemimpin semacam itu, saya rasa tidak layak disebut pemimpin. Dia hanya menuruti ego dan nafsunya dalam berkuasa. Setelah tahta digenggam, semua dilupakan begitu saja dengan sengaja. Padahal, dalam negara demokrasi, kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Rakyat adalah majikan/tuan dalam negeri ini. Hanya saja, dalam setiap Pemilu ataupun Pilkada, kita acapkali dikibuli oleh politisi-politisi yang pandai mengolah kata dan menarik simpati publik.

Padahal, apa yang dikatakan itu bertolak belakang dengan sifat, sikap, dan karakternya. Padahal, apa yang diucapkan selama kampanye itu tidak sesuai dengan watak aslinya. Ya, politisi semacam itu begitu lihai menyembunyikan tabiat aslinya. Dia hadir di tengah-tengah masyarakat seolah-olah hendak menjadi “Juru Selamat” atau “Ratu Adil” yang bisa menuntaskan seluruh persoalan masyarakat mulai dari pengangguran hingga ketimpangan sosial. Padahal, itu sebatas tipuan untuk mengelabui rakyat. Mereka memakai topeng yang berlapis-lapis untuk merebut tahta yang sedang diincarnya.

Bagi mereka, kepemimpinan didefinisikan sebatas seni memengaruhi orang lain untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Bagi mereka, politik adalah satu-satunya jalan untuk menjadi bupati, misalnya. Seolah dunianya hancur lebur ketika mengalami kekalahan dalam kontestasi politik. Tak heran mereka menggunakan segala macam cara untuk menjadi pemenang dalam kompetisi politik. Halal-haram dilabrak. Norma hukum dan sosial dilangkahi begitu saja. Bagi mereka, hukum itu bisa dinegosiasikan atau bahkan bisa saja tidak menjadi perhatian utama. Bukan menjadi rambu yang harus dipenuhi. Sebab, ambisi politik, sekali lagi, menjadi segala-galanya bagi mereka itu. Belum lagi kompromi-kompromi politik dengan elite-elite ekonomi dalam menjalankan agenda kerjanya. Ditambah lagi, kepentingan parpol seolah semakin dominan dalam gerak langkahnya. Lantas, pertanyaan mendasarnya, masihkah ada pemimpin yang menjadikan politik dan kekuasaan sebagai jalan pengabdian?

Tentu jawabannya masih. Akan tetapi, perihal berapa jumlahnya, saya tidak bisa memastikan betul. Sebab, yang senantiasa nongol di pemberitaan itu biasanya pemimpin-pemimpin yang terjerat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Yang kerap kali menjadi headline pemberitaan media arus utama dan juga trending topic di jagat maya, itu biasanya berita-berita buruk perihal tingkah polah pemimpin kita. Barangkali, jika boleh menduga-duga, bisa saja karena pemimpin yang betul-betul amanah dan bertanggung jawab itu tidak terlalu banyak jumlahnya dan jarang tersorot kamera wartawan. Dalam catatan ini, saya lebih fokus pada pemimpin-pemimpin yang doyan menipu dan doyan melukai hati nurani rakyat. Pemimpin yang sama sekali tidak tahu cara berterima kasih kepada rakyat yang telah memberikan mandat kepadanya.

Terus terang saja, saya pribadi, dan mungkin juga seluruh rakyat Indonesia begitu geram bercampur kecewa dengan tindakan-tindakan amoral dan nirempati yang dipertontonkan sebagian pemimpin negeri ini. Jangan untuk mengulurkan tangan, untuk sekadar mendengar keluh kesah wong cilik saja, susahnya minta ampun. Seolah-olah, dia akan bertengger di kursi kekuasaan untuk selama-lamanya. Seakan-akan jabatannya tersebut tidak akan ada habisnya. Padahal, kekuasaan itu terbatas waktu. Pemimpin datang silih berganti, dan rakyat hanya mengenang dan merindukan pemimpin yang sungguh-sungguh tulus mewakafkan dirinya untuk negeri. Jujur, kita semua mendambakan lebih banyak lagi hadir di tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin yang visioner, cerdas, dan berintegritas. Sebab, memiliki cita-cita yang tinggi, luar biasa, disertai akal yang cemerlang saja tidak cukup. Bangsa dan negeri ini lebih membutuhkan pemimpin yang jujur dan amanah. Daripada hanya sekadar jago bersilat lidah, umpamanya.

Kita pun semakin penasaran dan bertanya lagi: “Bukankah sebagian pemimpin di Indonesia itu adalah dari kalangan orang-orang terdidik? Kenapa mereka justru tega-teganya menjadi bandit-bandit berdasi yang hanya menebalkan dompet dan mengenyangkan perutnya sendiri? Kenapa sebagian dari mereka justru lebih memenuhi nafsu duniawinya daripada suara hati nuraninya sendiri?” Dan tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang relevan untuk diajukan perihal pemimpin yang menutup mata dan telinga terhadap pahitnya kenyataan di tengah masyarakat. Padahal, setiap tingkahnya dalam memimpin masyarakat, akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Setiap rupiah yang dikelola, kebijakan yang diambil, keputusan yang ditetapkan, harus dipertanggungjawabkan. Kepada rakyat, dan kepada Tuhan.

Pada akhirnya, sebagai penulis, lewat catatan ini, dengan tegas saya meminta seluruh pemimpin di negeri ini, untuk menyadari betul bahwa jabatan publik itu tidak kekal. Melalui artikel ini, saya juga berharap seluruh pemimpin di negeri ini agar memiliki sifat malu terhadap rakyat. Malu ketika tindakan dan gerak-geriknya justru membuat dada rakyat kian nelongso. Malu ketika ada kebijakan/aturan yang justru bertolak belakang dengan kepentingan atau kebutuhan rakyat. Rasa malu mestinya memang dimiliki oleh setiap pemangku kekuasaan. Terutama yang sedang terindikasi terlibat KKN, harusnya dengan lapang hati menanggalkan jabatannya sebelum menjadi tersangka atau terdakwa.

Sayangnya, rasa malu menjadi semacam barang langka dalam dunia birokrasi kita. Sama halnya dengan integritas, yang semakin sukar ditemukan. Terkait hal itu, saya menaruh harapan besar agar kecintaan terhadap Indonesia semakin dikuatkan dalam jiwa pemimpin-pemimpin kita hari ini. Sebab, bisa jadi, semua itu bermula dari nasionalisme dan patriotisme yang terkikis dalam batinnya. Saya juga berharap, seluruh pemimpin di negeri ini, sekali lagi, selalu sadar bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berkuasa untuk selama-lamanya. Cepat atau lambat, semua akan berlalu. Maka sudah semestinya, kekuasaan itu dijadikan jalan pengabdian kepada rakyat. Dijadikan sarana untuk mendharmabaktikan diri kepada agama, bangsa, dan negara. (*)

Editor : Almasrifah
kekuasaan Kepentingan rakyat kontestasi politik rakyat kkn