Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Membangun Masyarakat Madani

M
Muhammad Aufal Fresky, Pelaku UMKM Batik Tulis Madura, Esais.
Muhammad Aufal Fresky, Pelaku UMKM Batik Tulis Madura, Esais.

Advertisement

Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Penulis Buku “Empat Titik Lima Dimensi”

KALTIMPOST.ID, Bagaimana jadinya negara ini apabila setiap warganya menginjak-nginjak hukum? Kepercayaannya pada penegak hukum lenyap tak berbekas. Saat itu, hukum rimba bisa jadi satu-satunya pilihan untuk memuaskan dahaga akan hadirnya keadilan.

Masyarakat akan berubah menjadi barbar sebab ulah oknum penegak hukum yang tebang pilih dalam menegakkan hukum. Oleh sebab penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Siapa yang berkuasa dan berharta memiliki potensi besar untuk lolos dari jeratan hukum.

Advertisement

Sebaliknya, kita yang bukan siapa-siapa, tak berharta, dan tak memiliki jaringan ke lingkaran kekuasaan, hanya bisa mengernyitkan dahi dan mengelus dada ketika berhadapan dengan masalah hukum.

Padahal, di negara demokrasi, hukum adalah panglima tertinggi. Bukan politik, bukan pula kekuasaan. Dengan begitu, bisa dipastikan mewujudkan masyarakat madani seakan masih menjadi angan-angan kita hingga hari ini.

Advertisement

Karena nyatanya, sebagian pemimpin kita, wakil-wakil kita, penegak hukum kita, justru tak menjalankan amanahnya sesuai panduan konstitusi. Begitu terang-terangan tanpa rasa takut mengelabui rakyat hanya untuk memenuhi ambisi kekuasaan dan hasratnya terhadap dunia.

Padahal, supremasi hukum menjadi pilar utama membangun tatanan masyarakat madani. Sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menciptakan suatu tatanan masyarakat yang beradab jika pemegang kekuasaan, legislator, penegak hukum, justru kerap kali menampakkan perilaku culas bak bandit?

Kemunafikan demi kemunafikan ditampilkan tanpa rasa malu. Kebobrokan moral acap kali menjadi tontonan yang menyesakkan dada kita. Betapa banyak pejabat publik yang terkena kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Betapa banyak pemimpin kita yang tutur kata dan perbuatannya sama sekali tidak beretika.

Kejujuran dan integritas semacam menjadi barang langka yang sukar ditemukan. Di tengah kondisi seperti itu, kita dipaksa untuk menjadi masyarakat yang beradab, taat, dan hormat terhadap pemimpin.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Saat Keadilan Sosial Sebatas di Atas Kertas

Saat Keadilan Sosial Sebatas di Atas Kertas

Ketika kekuasaan menjauh dari nilai kemanusiaan, suara rakyat terancam kehilangan ruang dan keadilan sosial kian dipertanyakan.

Kekuasaan untuk Rakyat

Kekuasaan untuk Rakyat

Di tengah krisis kepercayaan publik, kekuasaan semestinya menjadi jalan pengabdian, bukan sekadar alat mengejar kepentingan pribadi.

Kartelisasi Politik dan Absennya Kekuatan Oposisi

Kartelisasi Politik dan Absennya Kekuatan Oposisi

Sebuah kritik tajam terhadap kartelisasi politik di Indonesia. Ketika elite berbagi kekuasaan, suara rakyat kian terpinggirkan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer