Wartawan Kaltim Post
KEDAULATAN rakyat bukan sekadar barisan kalimat normatif yang tertulis rapi di lembar konstitusi. Makna kedaulatan itu hidup dan berdenyut setiap kali warga negara melangkahkan kaki menuju bilik suara, mencoblos pilihan dengan penuh harapan bagi masa depan bangsanya sendiri.
Dalam rentang perjalanan 73 tahun KPU mengawal demokrasi Indonesia, pemilihan umum telah membuktikan perannya sebagai sarana peralihan kekuasaan yang aman, tertib, dan damai. Mengacu pada Pasal 22E Ayat 5 UUD 1945, amanat penyelenggaraan pemilu diletakkan pada komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Sejarah mencatat, sejak tahun 1945 hingga 2024, bangsa ini telah menuntaskan pemilihan umum tingkat nasional sebanyak 13 kali secara berkesinambungan. Praktik elektoral ini berakar panjang dari evolusi kebudayaan manusia, mulai dari Yunani kuno, era Renaisans di Eropa, hingga menguatnya kesadaran antroposentrisme bahwa setiap individu memiliki akal budi, kebebasan, serta hak setara untuk memilih maupun dipilih.
Kini, skala demokrasi elektoral Indonesia menempati posisi yang sangat kolosal di panggung dunia. Bayangkan saja, dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta orang, seluruh proses pemungutan suara dipusatkan dan diselesaikan hanya dalam tempo satu hari. Di balik angka masif tersebut, denyut generasi muda tampil sebagai episentrum penentu arah republik. Mengingat populasi pemuda mencapai 60 persen dari total penduduk, porsi mereka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 menembus angka 56 persen.
Kekuatan demografis ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan mandat moral yang sangat menentukan perjalanan sejarah ke depan. Penyelenggara pemilu sendiri menegaskan posisi strategis. Namun, mengelola suara ratusan juta warga di negeri kepulauan yang membentang dari puncak perbukitan hingga pulau terluar menuntut ketahanan luar biasa.
Beban itu memuncak tatkala Pemilu dan Pemilihan Serentak digelar bersamaan pada tahun 2024, di mana penyelenggara wajib menuntaskan dua siklus elektoral besar secara berdekatan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang sama.
Untuk menjawab tantangan operasional dan akuntabilitas publik, digitalisasi kemudian dihadirkan melalui konsep Satu Peta Data Pemilu Indonesia. Salah satu tonggak utamanya bertumpu pada pemutakhiran data pemilih yang lebih presisi dan transparan.
Melalui kehadiran Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), pengelolaan data warga diharapkan tidak lagi menyisakan kekacauan klasik. Sistem yang terkoneksi langsung memudahkan masyarakat luas untuk ikut mengakses, mengawasi, serta memverifikasi data secara terbuka. Sidalih adalah salah satu bukti bagaimana teknologi informasi diaplikasikan dalam kerja kepemiluan."
Lompatan teknologi serupa diterapkan dalam urusan pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Aplikasi ini bukan sekadar alat bantu administrasi nirkertas (less paper), melainkan instrumen penting untuk menjaga ketertiban tahapan pemilu secara efisien dan akurat.
Fungsi krusial Silon dirasakan langsung oleh pengawas maupun publik dalam menyaring figur calon pemimpin. Sistem ini digunakan untuk verifikasi berkas, pengecekan kegandaan pencalonan, proses penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), penyerapan tanggapan masyarakat, hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
Modernisasi partai politik juga didorong melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Tanpa inovasi digital ini, pengurus partai politik tentu akan sangat kerepotan memboyong tumpukan dokumen fisik dalam puluhan bahkan ratusan kontainer yang sangat membuang waktu, biaya, dan tenaga.
Sipol tidak hanya memudahkan penyampaian struktur kepengurusan dan keanggotaan parpol ke KPU, tetapi juga membuka ruang pengawasan publik. Masyarakat dapat melapor secara langsung apabila mendapati identitas namanya dicatut secara tidak sah ke dalam kepengurusan atau keanggotaan partai politik.
Pada fase puncak penghitungan suara, kehadiran Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dirancang untuk menegakkan asas keterbukaan demi mewujudkan kontestasi yang bebas dan adil. Melalui sistem ini, formulir C1 hasil dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) langsung dikirim ke server pusat dan dapat diakses seketika oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain menghemat jutaan lembar kertas salinan, transparansi Sirekap memiliki bobot legalitas yang tinggi di mata hukum. Jika Sirekap ditetapkan sebagai rujukan resmi, salinan C1 digital tersebut sah dijadikan bukti otentik dalam rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan hingga provinsi, bahkan menjadi alat bukti persidangan di mahkamah pengadilan.
Di ranah pelayanan informasi publik, keterbukaan itu diperluas lewat kanal digital CEKDPTONLINE, SIPADA, SIPARMAS, Info Pemilu, e-Coklit, Lapor Pemilih, serta SIKADEKA untuk memantau dana kampanye. Akses interaktif pun disediakan melalui kanal perpesanan WhatsApp dan ChatBot Pemilu 2024 pada nomor 08112024214 yang diperkuat meja bantuan (helpdesk) khusus.
Kendati demikian, kecanggihan sistem digital tidak serta merta menyelesaikan seluruh sengkarut birokrasi dan moral kepemiluan. Dalam potret reformasi internal, Indeks Reformasi Birokrasi KPU yang sempat bertahan pada kategori BB selama 2017 hingga 2022, justru terkoreksi turun menjadi 69,76 dengan kategori B pada 2023, susut 4,91 poin dibanding tahun 2022 yang mencapai 74,67.
Penurunan indeks tersebut menjadi alarm peringatan bahwa pembenahan tata kelola lembaga belum sepenuhnya tuntas. Tantangan terbesar justru terlihat nyata saat nurani kemanusiaan kita diuji oleh pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan di lapangan.
Fakta evaluasi menunjukkan catatan yang memilukan, di mana angka partisipasi pemilih disabilitas baru menyentuh 43,42 persen. Angka partisipasi ini masih teramat jauh dari target nasional yang dicanangkan sebesar 77 persen.
Kesenjangan yang begitu lebar ini lahir dari persoalan struktural yang belum terurai tuntas di tingkat akar rumput. KPU mencatat setidaknya ada 5.449 TPS yang belum optimal melaksanakan sosialisasi tata cara pemungutan suara, mengakibatkan saudara-saudara kita penyandang disabilitas di wilayah pelosok kehilangan informasi penting.
Kondisi tersebut diperparah oleh ketidaksinkronan klasifikasi data ragam disabilitas antara KPU dan Dinas Sosial. Akibat data yang tidak padu, penyediaan aksesibilitas fisik menjadi terbengkalai, mulai dari minimnya alat bantu tunanetra atau template braille, ketiadaan jalur landai kursi roda, hingga letak TPS yang sulit dijangkau.
Desain surat suara yang dapat diraba dan regulasi teknis afirmatif di atas kertas memang telah dirancang secara baik. Namun, tanpa kepekaan dan pengawasan yang konsisten dari petugas di lapangan, instrumen perlindungan tersebut kerap berakhir sebatas wacana administratif belaka.
Menyongsong siklus kepemiluan periode 2025-2029, langkah pembenahan KPU harus diarahkan pada substansi kedaulatan warga yang hakiki. Lembaga ini wajib memperkuat akurasi data pemilih, memperbaiki regulasi, memperketat akuntabilitas logistik, serta memastikan pertahanan sistem informasi kokoh dari ancaman siber.
Di sisi lain, publik tidak boleh menjadi penonton yang pasif dalam proses bernegara. Warga dituntut terlibat aktif sejak memeriksa identitas di daftar pemilih, membedah rekam jejak integritas para kandidat, mengawasi pergerakan dana kampanye, hingga menjaga kemurnian suara di bilik TPS masing-masing.
Sejarah panjang perjalanan demokrasi Indonesia sepatutnya menyadarkan kita pada pesan moral mendalam yang diwariskan oleh tokoh kemanusiaan Mahatma Gandhi. Gandhi mengingatkan bahwa di negara demokratis tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama.
Maka, tugas suci seluruh elemen bangsa dan penyelenggara pemilu adalah memastikan prinsip kesetaraan itu tetap terjaga utuh. Tidak boleh ada satu pun warga negara yang tertinggal atau terpinggirkan haknya, sebab di sanalah kehormatan dan martabat demokrasi kita sesungguhnya dipertaruhkan. (riz)
Editor : Muhammad Rizki