Oleh: Alan Smith Purba, SE., M.Ak., CSRS
Akademisi dan Praktisi Sustainability Accounting Universitas Mulawarman
Sembilan puluh delapan tahun kemudian, menjelang peringatan Sumpah Pemuda, persoalan yang dihadapi pemuda Kalimantan Timur hadir begitu dekat: asap kebakaran, antrean BBM, dan air yang tidak selalu mengalir. Peringatan ini patut menjadi kesempatan untuk bertanya: apa arti persatuan ketika tetangga kita kesulitan memperoleh kebutuhan dasar? Jawabannya perlu terlihat melalui kepedulian kepada warga sekaligus keberanian mengawal tanggung jawab pemerintah.
BPBD Kaltim, merilis informasi pada 24 Oktober 2026, mencatat 2.342 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas terdampak 9.327,23 hektare hingga 22 Oktober. Informasi tersebut juga melaporkan pada 20 Oktober bahwa kasus ISPA di Kaltim menembus 43 ribu selama berlangsungnya karhutla. Angka-angka itu memperlihatkan besarnya persoalan yang menyertai peringatan tahun ini.
Kesulitan warga juga tampak pada layanan air bersih. Pemerintah Kota Balikpapan menjelaskan bahwa pengambilan air baku dari Waduk Manggar dan Waduk Tritip dikurangi sejak 1 September 2026, disertai penyesuaian distribusi. Sementara itu, antrean kendaraan di SPBU mendorong Pertamina dan pemerintah daerah mengevaluasi kecukupan penyalur. Kaltim membutuhkan penjelasan dan perbaikan yang menyentuh penyebab masalah, mulai dari ketersediaan pasokan hingga distribusinya.
Tekanan tersebut berlangsung ketika ruang belanja daerah ikut menyempit. Keterangan resmi Pemprov Kaltim mengenai kesepakatan perubahan APBD 2026 menyebut alokasi belanja turun dari Rp15,15 triliun menjadi Rp14,33 triliun. Penyesuaian anggaran itu membuat penentuan prioritas semakin penting. Layanan dasar dan penanganan kebutuhan mendesak warga harus tetap memperoleh perhatian utama.
Persoalan-persoalan ini tidak selalu memiliki penyebab yang sama. Namun, bebannya dapat bertemu pada keluarga yang sama. Pengemudi ojek yang menghabiskan waktu mengantre BBM memiliki lebih sedikit waktu untuk mencari penghasilan. Jika keluarganya juga harus membeli air atau menanggung biaya berobat, ruang belanja rumah tangga semakin terdesak. Karena itu, penanganannya perlu melihat kehidupan warga secara utuh.
Kekayaan sumber daya Kaltim membuat keadaan ini terasa ironis. Kemajuan daerah semestinya dapat dirasakan melalui udara yang layak dihirup, air yang tersedia, dan layanan publik yang dapat diandalkan. Ukuran itulah yang perlu terus dibawa pemuda ke ruang perbincangan publik.
Lalu, pemuda bisa apa? Sumpah Pemuda dapat menjadi pijakan untuk bertindak. Semangatnya perlu diterjemahkan sesuai kebutuhan zaman, dengan tetap memahami batas peran masyarakat dan kewajiban negara.
Pertama, bertanah air satu berarti ikut menjaga ruang hidup bersama. Organisasi pemuda dan mahasiswa dapat bekerja sama dengan BPBD untuk memperkuat pencegahan dan pelaporan kebakaran. Relawan perlu mengikuti pelatihan dan arahan petugas, keterlibatan di lapangan harus disesuaikan dengan kemampuan serta perlengkapan yang tersedia.
Kepedulian juga perlu berlanjut setelah asap mereda, melalui pengawasan terhadap kerusakan lingkungan dan dorongan agar perlindungan sumber air menjadi agenda yang sungguh-sungguh dijalankan. Kedua, berbangsa satu berarti tidak membiarkan warga menghadapi kesulitan sendirian. Pemuda dapat membantu RT dan penyedia layanan mendata rumah tangga yang membutuhkan bantuan air, terutama warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang kesulitan menjangkau titik distribusi.
Data sederhana tentang lokasi, kebutuhan, dan bantuan yang telah diterima akan membuat kerja sukarela lebih terarah. Persatuan memperoleh maknanya ketika bantuan sampai kepada orang yang membutuhkan.
Ketiga, menjunjung bahasa persatuan dapat dimaknai sebagai tanggung jawab menggunakan bahasa untuk menyampaikan keadaan secara jernih. Informasi tentang layanan air atau ketersediaan BBM perlu memuat sumber, lokasi, dan waktu pembaruan. Keluhan warga perlu dicatat secara tertib, disampaikan kepada instansi terkait, lalu dikawal tindak lanjutnya. Pemuda juga dapat membawa catatan tersebut ke forum warga dan pertemuan dengan wakil rakyat. Kritik yang disertai bukti memberi pemerintah persoalan konkret yang harus dijawab.
Kerja sukarela itu harus berjalan bersama tuntutan atas pelayanan yang lebih baik. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjelaskan langkah penanganan, pembagian tanggung jawab, serta jadwal perbaikan. Penyedia layanan perlu membuka informasi gangguan dan memastikan warga mengetahui cara memperoleh bantuan. Pemuda dapat mendukung pelaksanaannya sekaligus menilai apakah janji tersebut benar-benar dipenuhi. Gotong royong tidak boleh menjadi alasan untuk memindahkan kewajiban pemerintah kepada warga.
Tema Sumpah Pemuda tahun ini, “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, menemukan maknanya melalui tindakan tersebut. Patriotik berarti menjaga ruang hidup, gigih berarti mengawal penyelesaian masalah, dan berempati berarti hadir ketika sesama membutuhkan. Menjelang 28 Oktober, pemuda Kaltim dapat memulai dari lingkungan terdekat, lalu memastikan kepedulian itu berlanjut setelah upacara selesai. Sumpah itu dahulu diucapkan kini saatnya dikerjakan. (riz)
Editor : Muhammad Rizki