Oleh: Muhammad Aufal Fresky
KALTIMPOST.ID, Pernahkah Anda menyaksikan penangkapan koruptor, mulai dari kelas teri hingga kakap, yang melambaikan tangan sembari tersenyum lebar? Berjalan santai seolah-olah hendak digiring untuk mendapatkan piala penghargaan? Padahal, mereka sedang diborgol dan mengenakan rompi kuning. Ketika ditanya wartawan, tidak sedikit dari mereka yang menyangkal dan mencari kambing hitam atas perbuatan tercelanya itu. Mereka melontarkan kata-kata di hadapan publik seolah-olah menjadi korban sebuah sistem, skenario, operasi politik, dan semacamnya. Padahal, beragam bukti telah ditemukan yang mengarah pada diri mereka sebagai inisiator dan aktor utama perampasan uang negara.
Begitulah sebagian pejabat dan pemimpin publik kita. Pandai berkelit, jago bersilat lidah, seperti tupai yang pandai meloncat ke sana kemari. Laksana belut yang licinnya bukan main. Padahal, sepandai-pandainya tupai melompat dan sepintar-pintarnya belut meloloskan diri, pada akhirnya bisa tertangkap juga. Setiap bangkai yang disembunyikan pada akhirnya akan tercium juga.
Baca Juga: Bukan Sekadar Bekerja, tetapi Bertumbuh Bersama: Kunci Kesejahteraan dan Produktivitas Karyawan
Rasanya, kepercayaan kita kepada sebagian pengelola negara ini dari hari ke hari mulai terkikis. Bahkan, bisa dikatakan sudah di ujung tanduk. Berkali-kali kita dibohongi, ditipu, dan dimanipulasi sedemikian rupa demi meloloskan kepentingan dan hasrat kekuasaan bedebah-bedebah yang tidak berperikemanusiaan itu. Mereka bermanis-manis muka ketika hendak memperoleh dukungan dan simpati publik saat kampanye.
Selepas itu, semuanya seolah menjadi asing. Sebagian menghilang, sebagian lagi amnesia terhadap janji-janji politiknya. Apa yang dinyatakan saat pemilu ternyata hanya bualan kosong. Perbuatan dan perkataannya sama sekali tidak selaras. Lagi-lagi, kitalah yang harus menanggung kerugian. Terutama rakyat kecil. Jangankan memperoleh simpati, untuk sekadar didengarkan saja susahnya minta ampun. Lantas, ke mana rasa empati pemimpin-pemimpin semacam itu?
Belum lagi, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin membuat kita mengelus dada sembari menggeleng-gelengkan kepala. Tidak habis pikir, bisa-bisanya mereka selalu menodai kepercayaan kita sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di republik ini.
Baca Juga: Inflasi Kaltim Tembus 4 Persen, Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar
Padahal, ketika seseorang telah memberanikan diri mencalonkan diri, entah sebagai kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden sekalipun, berarti saat itu pula dia harus rela mewakafkan sebagian hidupnya untuk masyarakat. Harus bersedia dengan lapang dada mencurahkan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwanya sekalipun untuk bangsa dan negara. Sebab, kekuasaan sesungguhnya adalah jalan untuk mendarmabaktikan diri kepada negeri. Kekuasaan adalah sarana untuk membangun negeri, bukan justru alat untuk memperkaya diri dan kroni-kroninya. Pada saat itulah, sebagian penguasa, saya rasa, sedang kehilangan rasa malu.
Padahal, setiap kekuasaan yang diemban merupakan mandat sekaligus amanah dari rakyat yang wajib ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, kepentingan partai, golongan, keluarga, bahkan dirinya sendiri pun harus ditempatkan di bawah kepentingan rakyat. Rakyat, bagaimanapun juga, harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Nyatanya, selama ini acap kali kita membaca atau menonton berbagai pemberitaan yang menunjukkan bahwa sebagian pemimpin kita cenderung mengutamakan kepentingan golongannya masing-masing. Bahkan, sudah banyak yang mengambil ancang-ancang untuk mencuri start menyongsong Pilpres 2029. Padahal, momentum tersebut masih tiga tahun lagi.
Mengapa tidak fokus saja mengevaluasi dan membenahi segala program kerjanya? Terutama program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup wong cilik. Sebab, sekali lagi, pemimpin-pemimpin kita di segala level sejatinya adalah pelayan dan pengayom masyarakat, bukan majikan yang bisa bertindak sewenang-wenang atau sesuka hati. Di dalam jabatan yang diemban, ada tanggung jawab terhadap masyarakat yang harus dipenuhi.
Seperti halnya selalu berpikir dan berupaya bagaimana agar rakyat semakin cerdas, sehat, dan sejahtera. Bagaimana agar di Indonesia ini kemiskinan semakin berkurang, KKN semakin menyusut, pengangguran kian menurun, dan sebagainya. Bukan justru sibuk berpikir dan berikhtiar bagaimana mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan. Bukan justru berpikir dan berupaya bagaimana mendapatkan celah-celah untuk mempertebal dompet atau rekening pribadi dan golongannya itu.
Terus terang saja, saya mulai kehabisan kata-kata untuk mengingatkan dan mengkritik pemimpin-pemimpin yang keblinger itu. Pemimpin yang menuruti ego dan ambisi pribadinya tanpa mempertimbangkan nasib dan masa depan rakyat. Bisa dikatakan, sebagian pemimpin kita ini sudah mulai mengalami krisis rasa malu (kalau tidak dikatakan tidak tahu malu). Dipilih oleh rakyat, tetapi bekerja seakan bukan untuk rakyat. Dipercaya oleh rakyat, tetapi mengacak-acak kepercayaan rakyat. Berjanji kepada rakyat, tetapi diam-diam seolah semuanya mengarah pada pengkhianatan atas janji-janjinya itu.
Baca Juga: Badan Gambut Baru Lahir Lagi, Jangan Sampai Mati Muda Seperti yang Dulu
Maka, menjadi wajar jika ada yang berpandangan bahwa sumpah jabatan yang pernah diucapkan oleh sebagian pemimpin kita itu sekadar formalitas. Sebab, nyatanya, jangankan kepada rakyat, kepada Tuhan pun sebagian dari mereka berani berdusta.
Betapa nestapanya nasib rakyat Indonesia. Selain semakin meluas dan meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi, kita dipaksa menerima sebuah kenyataan pahit bahwa sebagian pemimpin kita tidak benar-benar bekerja untuk kemaslahatan kita. Kesungguhan dan komitmen sebagian elite politik kita untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur nyatanya masih perlu dipertanyakan. Spirit pengabdian sebagian pemimpin kita memang masih diragukan. Setengah hati dalam bekerja dan mengabdi. Begitulah kira-kira.
Pada akhirnya, kita semua membutuhkan sekaligus mendambakan kehadiran sosok pemimpin yang betul-betul tulus menjadi problem solver. Pemimpin yang rela berpayah-payah, memeras keringat, dan memutar otak demi rakyatnya. Pemimpin yang memiliki rasa malu ketika perkataan dan perbuatannya tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Pemimpin yang berani dan tegas dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pemimpin yang tidak berkompromi dengan segala jenis kejahatan dan kemunafikan. Pemimpin yang menyerahkan jiwa dan raganya untuk Ibu Pertiwi. Pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki jiwa layaknya seorang kesatria.
Baca Juga: Kalau Bukan Pakar, Siapa yang Harus Didengar Pemerintah?
Harapan kita semua, tentunya, semakin banyak lahir di tengah-tengah kita pemimpin semacam itu. Semoga saja. Ini semua tentu demi menyongsong Indonesia yang lebih gemilang di kemudian hari. Pada intinya, kembali pada pembahasan awal tadi, kita semua menginginkan pemimpin yang memiliki rasa malu ketika tindakannya mulai menyimpang dari koridor konstitusi. Pemimpin yang mengerti tugas, peran, dan tanggung jawabnya serta bersedia sepenuh hati untuk menjalankannya. Sebab, ketika pemimpin sudah kehilangan rasa malu, saat itulah nasib kita dan masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. (*)
Editor : Almasrifah