Oleh: Muhammad Rifqi Hidayatullah
Kepala Biro Kaltim Post Tenggarong
HANYA satu huruf yang membedakan penyadap dan penyedap. Dalam urusan kekuasaan, keduanya membawa kita pada persoalan informasi: apa yang diketahui pemimpin, siapa yang menyampaikannya, dan bagaimana keputusan kemudian dibuat.
Perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto sedang menarik perhatian. Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka. Kesalahan dan tujuan orang-orang yang diduga terlibat tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Sementara itu, penyedap yang ingin saya bicarakan hadir dalam keseharian pemerintahan. Bentuknya bisa berupa laporan yang terlalu manis atau bisikan yang hanya menyampaikan hal-hal menyenangkan. Akibatnya, ada keadaan yang perlu diketahui pemimpin, tetapi tidak sampai kepadanya secara utuh.
Di Kutai Kartanegara, persoalan tindak lanjut pekerjaan muncul dalam pembukaan Pekan Inovasi dan Kreativitas pada 27 Oktober 2026. Bupati Aulia Rahman Basri mengungkap menerima laporan bahwa hadiah berupa program senilai Rp150 juta bagi pemenang inovasi tahun sebelumnya belum dianggarkan.
Aulia menilai persoalan tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi dan tidak boleh terulang. Ia juga meminta kepala OPD mendorong kreativitas staf tanpa harus menunggu pelatihan kepemimpinan. Bagian tentang hadiah itu patut diperhatikan. Penghargaan sudah diumumkan, tetapi menurut laporan yang disampaikan kepada Bupati, penganggarannya belum beres. Ada pekerjaan setelah acara yang rupanya masih perlu dipastikan.
Siapa yang bertanggung jawab menindaklanjutinya? Sampai di mana prosesnya berjalan? Pertanyaan seperti itu perlu mendapat tempat dalam laporan, agar penerima penghargaan memperoleh kepastian.
Persoalan tersebut belum membuktikan ada orang yang sengaja mempermanis informasi kepada Aulia. Namun, dari situ kita bisa melihat pentingnya laporan yang mengikuti pekerjaan sampai tuntas. Kabar bahwa sebuah kegiatan telah terlaksana belum menjelaskan apakah seluruh urusan sesudahnya sudah diselesaikan.
Seorang bupati atau wali kota tentu tidak mungkin memeriksa semuanya sendiri. Ia membagi tugas kepada sekretaris daerah, kepala dinas, dan pejabat lainnya. Kewenangan itu disertai tanggung jawab untuk menjelaskan pekerjaan yang sudah selesai maupun yang masih tersendat. Di sinilah kejujuran laporan menjadi penting.
Bayangkan sebuah program pelayanan dilaporkan sudah menjangkau banyak orang. Angkanya bagus, fotonya lengkap, dan kegiatannya mendapat pemberitaan. Namun, warga yang belum terlayani tidak ikut dijelaskan, begitu pula alasan mereka masih menunggu.
Pemimpin akhirnya menerima gambaran yang menyenangkan, tetapi belum lengkap. Ia dapat menganggap sebuah kebutuhan telah terpenuhi, sementara sebagian warga masih kesulitan mengaksesnya.
Laporan yang dipermanis kemudian memengaruhi pekerjaan berikutnya. Persoalan terlihat lebih kecil, kebutuhan terbaca lebih sedikit, dan perhatian beralih sebelum urusan benar-benar selesai. Tentu terlalu mudah jika kita hanya menunjuk orang yang membuat laporan. Pemimpin juga perlu memeriksa bagaimana selama ini ia menerima kabar buruk.
Kalau penjelasan tentang kegagalan selalu disambut kemarahan, orang akan belajar mencari kalimat yang lebih aman. Kalau pujian membuat seseorang lebih mudah memperoleh perhatian, akan selalu ada yang bersedia menyediakannya.
Budaya asal bapak senang tumbuh dalam hubungan semacam itu. Ada bawahan yang ingin menjaga kenyamanan atasannya, dan ada atasan yang terlalu menikmati gambaran bahwa semuanya terkendali.
Karena itu, orang perlu diberi ruang untuk menyampaikan pekerjaan yang belum berhasil. Seorang kepala dinas semestinya dapat menjelaskan target yang belum tercapai, penyebabnya, dan langkah perbaikannya. Penjelasan itu tetap perlu diperiksa. Namun, menyampaikan masalah seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab, bukan sesuatu yang membuat orang takut kehilangan kepercayaan.
Hal yang sama berlaku bagi pembisik. Kedekatan dapat memudahkan percakapan, tetapi keterangan orang kepercayaan pun perlu diperiksa. Pemimpin membutuhkan suara lain, termasuk dari mereka yang jarang mendapat kesempatan berada di dekatnya.
Turun langsung membantu memperlihatkan bagian yang luput dari laporan. Dengan syarat, kunjungan memberi ruang untuk mendengar keadaan di luar susunan acara. Keluhan warga perlu ditindaklanjuti sampai jelas siapa yang menangani dan bagaimana hasilnya setelah rombongan pulang.
Media pun perlu ikut bercermin. Kita bisa cepat menyiarkan janji, tetapi belum tentu sama tekunnya memeriksa pelaksanaan. Hubungan kerja sama dengan pemerintah semestinya tidak membuat pertanyaan lanjutan kehilangan tempat.
Kalau kita hanya menambahkan pujian pada laporan keberhasilan, kita ikut menjadi penyedap. Padahal, warga membutuhkan pemeriksaan tentang layanan yang dijanjikan, pekerjaan yang tertunda, dan persoalan yang belum terselesaikan. Pemimpin memerlukan kabar baik untuk mengetahui apa yang berhasil. Ia juga membutuhkan kabar buruk untuk menentukan apa yang harus diperbaiki.
Ketika laporan menyebut pekerjaan selesai, sementara warga masih menunggu, penantian itulah yang perlu dibawa ke meja pimpinan. Mungkin kurang menyenangkan untuk didengar, tetapi dari situlah pekerjaan berikutnya seharusnya dimulai. (riz)
Editor : Muhammad Rizki