TANAH GROGOT - Industri sawit yang menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar dunia dan penyumbang devisa signifikan, menghadapi sorotan terkait minimnya kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk di kabupaten penghasil.
Fenomena ini menjadi isu strategis yang dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).
Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Petani Sawit Indonesia (APSI) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Fitriansah Mubarak yang berdomisili di Kabupaten Paser menekankan pentingnya peran strategis industri sawit bagi ekonomi nasional.
Namun ia mengakui adanya kesenjangan antara besarnya skala industri dengan manfaat langsung yang dirasakan daerah. Fitriansyah yang juga steering committee Munas II AKPSI, mengungkapkan bahwa minimnya kontribusi industri sawit terhadap PAD menjadi isu sentral.
Kondisi ini diperparah oleh isu sosial yang besar di daerah penghasil, meliputi Konflik lahan dan sengketa antara perkebunan plasma dengan perusahaan besar, dan beban kerusakan infrastruktur yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
Salah satu isu strategis yang didorong adalah revisi formula Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. “Dorongan untuk mendapatkan formula DBH yang lebih adil dan signifikan bagi daerah penghasil dianggap mendesak untuk menanggulangi kesenjangan tersebut," kata Fitriansyah, Kamis (27/11/2025)
Di tengah tantangan tersebut, Kabupaten Paser dinilai telah mengambil langkah-langkah progresif dan menjadi pionir dalam pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan, khususnya bagi petani rakyat.
Beberapa inisiatif Paser yang menjadi sorotan adalah Penerbitan STDB Melalui APBD. Paser disebut sebagai salah satu kabupaten pelaksana penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi petani sawit yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah lain adalah Peremajaan (Replanting) Swadaya. Keberhasilan Paser dalam program peremajaan sawit dengan pola swadaya masyarakat melalui koperasi sawit dinilai sangat sukses, dengan ribuan hektar lahan sawit telah diremajakan melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
Ada juga Sertifikasi ISPO dan RSPO. Paser juga menginisiasi pembiayaan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi kebun rakyat menggunakan APBD.
"Bahkan, dua koperasi di Paser telah berhasil memperoleh sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang merupakan standar berkelanjutan global," katanya.
Keberhasilan Paser dalam mengangkat petani sawit rakyat untuk memenuhi standar keberlanjutan global menunjukkan bahwa kebijakan daerah yang suportif dapat memberikan dampak nyata.
Dalam AKPSI ke depannya, ia berharap Paser akan menjadi role model dalam pengembangan dan pengelolaan sawit rakyat. (*)
Editor : Sukri Sikki