KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – Bupati Paser, dr Fahmi Fadli, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih inovatif dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 2027.
Ia menekankan agar tidak ada lagi perangkat daerah yang sekadar menyalin atau melakukan copy-paste program dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Bupati dalam Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser tahun 2027 yang digelar oleh Bappedalitbang di Tanah Grogot, Senin (9/2/2026).
Fahmi menegaskan bahwa penyusunan anggaran kini harus bertransformasi sepenuhnya. Fokus utama bukan lagi pada fungsi jabatan, melainkan pada efektivitas program.
"Penyusunan anggaran harus diubah dari money follow function kepada money follow program. Tidak ada lagi sub kegiatan yang tidak mendukung pencapaian tema pembangunan 2027," tegas Fahmi di hadapan pimpinan OPD.
Kepala Bappedalitbang Paser, Rusdian Nor, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
"Hasil yang ingin dicapai adalah dokumen rekomendasi berisi prioritas program kecamatan, indikator kinerja, serta estimasi kebutuhan anggaran yang akan diintegrasikan dalam RKPD 2027," ujar Rusdian.
Kegiatan ini menggabungkan dua metode perencanaan, yakni pendekatan partisipatif melalui Konsultasi Publik dan pendekatan bottom-up melalui Musrenbang tingkat kecamatan guna memastikan aspirasi masyarakat desa terakomodasi dengan baik. (*)
Baca Juga: Sekda Kukar Tekankan Pentingnya Objektivitas Penilaian Kinerja dan Penguasaan Data
Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan visi PASER TUNTAS dalam RPJMD 2025-2029. Dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri," terdapat lima fokus utama yang ditetapkan:
- Infrastruktur Dasar: Pemenuhan hingga tingkat perdesaan.
- Ekonomi Lokal: Pembangunan infrastruktur sebagai pengungkit ekonomi.
- SDM Desa: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa.
- Tata Kelola: Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- Keberlanjutan: Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.