KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – Komisi II DPRD Paser menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas program kerja tahun 2026, Rabu (18/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPRD Paser, Burhanuddin, menyoroti pola penganggaran OPD yang dinilainya masih didominasi belanja operasional, khususnya untuk kepegawaian. Sementara itu, alokasi anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dinilai masih minim.
“Kalau masyarakat banyak mengusulkan lewat pokok-pokok pikiran DPRD, apa yang dilakukan dinas terkait?” ujarnya.
Baca Juga: Inter Dikalahkan Tim Kabupaten Norwegia 3-1, Cedera Lautaro dan PR Besar di Leg Kedua
Menurut Burhanuddin, dirinya secara pribadi tidak mempermasalahkan jika pokok pikiran (pokir) DPRD ditiadakan. Namun, ia menekankan yang terpenting adalah OPD mampu menuntaskan berbagai persoalan masyarakat.
Salah satu sektor yang disorot ialah pertanian, yang dalam rapat tersebut cukup banyak disinggung. Ia berharap dinas terkait lebih serius mengarahkan program dan anggaran untuk kebutuhan riil warga.
Burhanuddin juga mengungkapkan, dari sejumlah anggaran yang telah dikucurkan pada 2025, sekitar 75 persen masih berkutat pada urusan pemerintahan dan operasional internal. Hanya sebagian kecil yang benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Tanda-Tanda Bakal Gagal Juara? Arsenal Ditahan Wolves 2-2 di Injury Time
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu penyebab masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi melalui DPRD atau jalur politik lainnya.
“Jika terus begini, tiap tahun kita akan rapat membahas hal yang sama,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu. (*)
Editor : Ery Supriyadi