KALTIMPOST.ID, Aksi puluhan warga RT 018, Desa Bangun Mulyo dan RT 014, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Penajam Paser Utara (PPU) yang memprotes pengaspalan jalan di lingkungan kedua RT itu, telah membuahkan hasil dengan dicapainya dua kesepakatan.
Pertama, seluruh warga melalui musyawarah di rumah salah satu warga, Ardianto, Rabu (6/11), sepakat meminta kepada manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit PT WKP untuk melakukan perawatan jalan Desa Bangun Mulyo, RT 018, dan RT 014, Kelurahan Waru sampai adanya peningkatan jalan pengaspalan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Kedua, hasil musyawarah warga menyepakati pengaspalan jalan Bangun Mulyo sesuai dengan pengaspalan jalan yang sudah dilakukan 2024, dan untuk pengaspalan jalan panjangnya adalah kurang lebih 3.000 meter yang bersumber Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan anggaran lainnya. Diharapkan tahun 2025 bisa terealisasi terkait pengaspalan jalan ini.
Kedua berita acara ini turut diteken oleh para pihak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU, camat Waru, kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, lurah Waru, kepala desa Bangun Mulyo, di atas kertas bermeterai Rp 10 ribu.
Seperti diwartakan, puluhan warga ini melakukan aksi pada Jumat (1/11) dan kemudian pada Selasa (28/11). Mereka menanami ruas jalan di wilayah itu dengan puluhan pohon pisang. Mereka kecewa dengan pengaspalan jalan yang dianggap tak sesuai harapan, meski pemerintah daerah telah memberikan penjelasan terkait keterbatasan anggaran.
Peserta aksi menuturkan, pengaspalan jalan yang memiliki panjang 17 kilometer itu yang menghubungkan ke PT WKP, saat ini dilakukan pengaspalan hanya sekira 1 kilometer dari jalan provinsi menuju Desa Bangun Mulyo dan 1 kilometer lagi di sekitar RT 6 dan RT 7, yang sesuai data warga telah menggunakan dana masing-masing Rp 8.057.139.800 dan Rp 1.132.293.400.
Sementara, kata warga, justru pemerintah daerah memperbaiki jembatan di Desa Bangun Mulyo menuju Desa Sesulu menelan anggaran lebih besar Rp 10.137.673.100.
Tentang ini, Sekretaris Dinas PUPR PPU, Ali Mustafa, mengungkapkan, pekerjaan terhadap Jembatan Sesulu Gunung Batu disebabkan kondisi jembatan yang sudah tak layak untuk dilalui dan jadi jalur alternatif warga jika jalur poros utama terdapat kerusakan atau pada saat dilakukan perbaikan jalan poros utama, dan hal tersebut sesuai arahan dan verifikasi Kementerian PUPR. Sedangkan mengenai jalan yang dikeluhkan warga pada saat ini masih belum adanya anggaran untuk perbaikan.
Zulham, orator saat aksi demo, kepada media ini, Minggu (10/11) menegaskan, bahwa masyarakat belum puas dengan keputusan tersebut.
“Keinginan kami masyarakat ingin kepastian waktu tanggal dan bulannya pelaksanaan pengaspalan jalan kami dan pihak pemerintah tidak bisa memutuskan waktunya cuma memutuskan tahunnya saja di 2025,” kata Zulham.
“Untuk langkah selanjutnya, apabila tidak dilaksanakan pengaspalan jalan maka komitmen masyarakat adalah akan melakukan penutupan total atau portal jalan akses utama yang dilalui perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kami,” tambahnya.
Editor : Uways Alqadrie