\ 
KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Penajam Paser Utara (PPU) belum bersikap terkait wacana MUI Pusat yang meminta program makan bergizi gratis (MBG) untuk murid sekolah dasar (SD) dan pelajar sekolah menengah pertama (SMP) dihentikan.
Alasannya, program ini terkesan diskriminatif karena tidak menyentuh khususnya di kalangan madrasah dan pondok pesantren (ponpes) yang belum menerima manfaat program tersebut.
“Kami tunggu aturan dan regulasi tentang makan siang gratis ini, dan insyaallah MUI PPU akan memberikan masukan yang adil dan proporsional,” kata Ketua Umum MUI PPU, KH Abu Hasan Mubarok, Senin (13/1).
Ia menegaskan hal itu saat ditanya berkaitan dengan kritik tajam dari Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Anwar Abbas, yang menilai bahwa program ini tidak berjalan secara merata. Dia kemudian menyarankan agar pemerintah menghentikan sementara program MBG karena dinilai menimbulkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan madrasah dan ponpes yang belum menerima program ini.
Kepada media massa, ia mengatakan, apabila tidak mampu menyamaratkan distribusi program ini, lebih baik pemerintah membatalkan saja.
Ketua Umum MUI PPU, KH Abu Hasan Mubarok, melanjutkan, bahwa tugas MUI PPU nantinya ikut mensosialisasikan kegiatan ini dan mensukseskan aturan tersebut. “Jadi, kami masih menunggu regulasinya dulu seperti apa, dan baru kemudian mengemukakan pendapat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum MUI PPU, Rakhmadi, menambahkan, bahwa pada prinsipnya sumber makanan yang bergizi yang diberikan pemerintah kepada anak didik, yang didistribusikan dari pihak katering manapun tetapi harus melalui sertifikasi halal. “Ini saja tambahan dari saya, harus memiliki sertifikasi halal,” tegas Rakhmadi.
BELUM ADA JUKNIS
Sementara itu, mengutip kembali pewartaan di media ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU telah menyelesaikan rekapitulasi data peserta didik tingkat SD dan SMP yang akan menerima manfaat dari program MBG 2025. Berdasarkan data, terdapat 96 SD negeri, 11 SD swasta, 27 SMP negeri, dan 9 SMP swasta yang telah terdaftar sebagai peserta program ini. Jumlah total penerima manfaat mencapai 29.725 peserta didik, yang terdiri dari 15.443 laki-laki dan 14.282 perempuan.
“Anggaran untuk memenuhi program ini sudah dialolasikan cuma belum bisa melaksanakan karena belum adanya juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaan makan gratis bagi peserta didik ini,” kata Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, saat dikonfirmasi Kaltim Post, Minggu (5/1).
Tentang besaran alokasi anggaran untuk program MBG ini, seperti diterangkan Andi Singkerru, telah tersedia anggaran Rp 30 miliar lebih melalui APBD PPU 2025. Dia mengungkapkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), SD dan SMP.
Namun, dalam rekapitulasi data peserta didik yang mendapatkan program MBG tahun 2025 ternyata tidak tercantum anak-anak tingkat PAUD mendapatkan jatah MBG ini.
Editor : Uways Alqadrie