KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Memasukkan seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi bagian Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti diwacanakan oleh Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) pada 2023, terus mendapatkan dukungan.
Apabila sebelumnya dukungan dan langkah konkret saat ini sedang disusun oleh Sekretaris Umum Perkumpulan Keluarga Besar Suku Kalimantan Rudiansyah dan Ketua Aliansi Masyarakat PPU Bersatu Usman Saleh, kini, dukungan disuarakan oleh Ketua DPC Laskar Masyarakat Adat Nusantara (LMAN) PPU Aji Masrani.
“Saya, Aji Masrani, ketua DPC PPU ormas Laskar Masyarakat Adat Nusantara (LMAN) mendukung wacana penggabungan PPU ke IKN. Wacana pengabungan PPU ke IKN, saya pikir baik untuk kemajuan daerah, pasti ekonominya juga maju dan berkembang pesat. Kami siap mendukung dan berjuang agar tujuan kita bersama tercapai,” kata Aji Masrani yang menghubungi Kaltim Post lewat telepon seluler, Kamis (21/8).
Tidak hanya Aji Masrani, tanggapan berkaitan wacana ini juga mendapatkan dukungan dari tokoh pemuda PPU, Kasim Assegaf. Menurut dia, tidak berlebihan dan realitistis saja wacana dimaksud mengingat kondisi saat ini, yaitu wilayah PPU satu kecamatan diambil oleh IKN. Sementara, Kabupaten Kutai Kertanegara yang masuk IKN 6 kecamatan.
“Statistik pembagian wilayah yang masuk ke IKN di antara dua kabupaten ini memunculkan analisa dan andai-andai. Kondisi geografis PPU yang sangat dekat IKN dan kesenjangan pembangunan serta APBD yang jauh berbeda menjadikan kita, orang PPU, berpikir sensitif coba digabungkan saja semua PPU ke IKN daripada gantung dan tanggung hanya satu kecamatan saja yang masuk IKN,” kata Kasim Assegaf, Kamis (21/8).
Bergabungnya seluruh PPU ke IKN, lanjut sarjana ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) ini, memudahkan tata kelola daerah lebih gampang dan cita-cita untuk kesejahteraan masyarakat ke depan lebih realistis jika ikut IKN.
Kata dia, roda pembangunan akan lebih terkendali dan tersedianya anggaran yang besar namun di balik impian itu kendala pasti mengadang.
“Peta politik akan bergeser, ibarat main kartu kocok ulang. Pasti ada kelompok pro-kontra dan itu manusiawi. Saya pikir wacana ini perlu disinergikan dengan bentuk tim penggabungan PPU ke IKN. Undang semua tokoh-tokoh masyarakat. Kita bahas dan kupas habis tentang semua keuntungan dan lain-lain,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKBSK Rudiansyah, kini tengah menjajaki memobilisasi massa untuk mewujudkan wacana yang mengemuka sejak 2023 lalu itu.
“Saya sudah menghubungi sekretaris MRKTB untuk merintis awal lagi, dan memasuki tahapan serius untuk upaya memasukkan seluruh wilayah PPU menjadi bagian IKN,” kata Rudiansyah kepada Kaltim Post, Rabu (20/8).
Ia mengatakan bahwa Sekretaris MRKTB Suyanto, pensiunan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) PPU disebutnya menyatakan dukungannya.
Saat dihubungi terpisah, Suyanto ini mengatakan bahwa nanti akan ada pernyataan politis dari salah satu pengurus MRKTB. “Kemungkinan wakil ketua yang akan berbicara melalui media,” kata Suyanto.
Rudiansyah yang sehari-harinya adalah ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) PPU itu melanjutkan, saat ini bersama Ketua Aliansi Masyarakat PPU Bersatu Usman Saleh, yang sama-sama mendukung menggabungkan seluruh wilayah PPU ke dalam IKN itu, memformulasikan skema yang secara bertahap akan dikerjakan.
“Pertama, kami menyusun rencana berkirim surat ke presiden dan Kementerian Dalam Negeri. Ada juga rencana bertemu dengan kepala Otorita IKN untuk penjajakan awal di dalam menyikapi wacana ini,” katanya.
Tentu saja, lanjut dia, yang utama adalah kajian ekonomi yang diharapkan berimbas positif bagi kesejahteraan masyarakat PPU.
“Peningkatan kesejahteraan adalah isu terpenting dalam wacana ini,” tambahnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Setkab PPU, Nicko Herlambang, saat diminta tanggapannya mengenai hal ini, Rabu (20/8), ia serta merta menolak. Biasanya, Nicko Herlambang tidak pernah mengelak dari pertanyaan wartawan, terutama berkaitan hubungannya dengan IKN. “Pak bupati saja yang menanggapi,” kata Nicko Herlambang.
Diberitakan sebelumnya, apabila seluruh wilayah PPU secara resmi dimasukkan ke dalam area IKN Nusantara, akan terjadi perubahan mendasar di berbagai sektor. (*)