KALTIMPOST.ID, JOGJAKARTA — Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan industri migas dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil.
Kolaborasi ini juga disebut sebagai langkah penting untuk mendorong kemandirian energi Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Baca Juga: Wabup Abdul Waris Kukuhkan Pengurus DMI Empat Kecamatan, Tegaskan Sinergi Memakmurkan Masjid di PPU
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menegaskan hal tersebut saat menghadiri Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Tahun 2025 yang digelar di Hotel Tentrem, Jogjakarta, pada 29–30 Oktober 2025.
Acara bertema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah” itu turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Termasuk kepala daerah penghasil migas se-Kalimantan dan Sulawesi, jajaran SKK Migas, serta perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Mudyat menilai, kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah harus disertai dengan peningkatan kewenangan daerah penghasil migas.
“Kami berharap SKK Migas maupun Kementerian ESDM dapat mengkolaborasikan bagaimana dampak Transfer Keuangan Daerah (TKD) bisa diikuti dengan pemberian kewenangan yang lebih besar bagi daerah penghasil, agar kami tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.
Menurut Mudyat, penguatan kolaborasi dan pemberian kewenangan yang proporsional akan mempercepat pembangunan daerah sekaligus mendukung target produksi migas nasional yang berkelanjutan.
“Kami berharap sektor migas di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten PPU, akan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rudy Mas’ud menyoroti pentingnya peran aktif daerah dalam industri hulu migas. Ia menegaskan, daerah penghasil tidak boleh hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
“Paling tidak, daerah ini diberikan kesempatan untuk ikut berperan sebagai pemain utama yang terlibat langsung dalam kegiatan hulu migas,” tegas Rudy.
Rudy juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap menurunnya pendapatan daerah dari sektor migas di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
“Kita lihat contohnya Kutai Kartanegara. Dulu APBD-nya mencapai Rp17 triliun, kini turun di bawah Rp6 triliun. Pemotongan hingga 73 persen ini tentu menjadi catatan penting agar dapat ditemukan solusi bersama,” jelasnya.
Ia berharap, perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bisa lebih aktif menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memperbaiki infrastruktur dan menggerakkan ekonomi lokal.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menyinergikan rencana kerja KKKS dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar pembangunan migas selaras dengan prioritas daerah.
Sementara itu, perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pusat dan daerah merupakan kunci menjaga stabilitas produksi migas nasional.
“Kegiatan hulu migas berperan vital dalam menopang ketahanan energi nasional dan menjadi penggerak ekonomi daerah. Melalui sinergi lintas pihak, diharapkan muncul multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.
Baca Juga: BMKG Pasang Radar Canggih di Perairan PPU, Peringatan Dini Tsunami Real Time
Ia menambahkan, wilayah kerja SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi saat ini mengawasi 46 wilayah eksplorasi dan produksi yang menyumbang sekitar 42 persen terhadap total produksi migas nasional.
Forum tahunan ini juga menjadi ajang refleksi dan penguatan kerja sama antar daerah penghasil migas.
“Forum ini bukan hanya seremonial, tetapi ruang dialog produktif untuk merumuskan langkah nyata menuju industri migas Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi