KALTIMPOST.ID, PENAJAM—Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mengungkapkan sejumlah persoalan strategis yang hingga kini masih menghambat kemajuan daerah, terutama terkait ketimpangan pembangunan di Kalimantan Timur.
Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja Panja Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Rabu (26/11). Forum tersebut juga dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, serta sejumlah tokoh masyarakat yang turut menyampaikan persoalan dan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di daerah.
Mudyat secara tegas menyoroti ketidakadilan pembangunan antara Jawa dan daerah-daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan. Menurutnya, kondisi infrastruktur di Kaltim jauh tertinggal dibanding Jawa, meski kontribusinya terhadap pendapatan negara sangat besar. “Kalau dilihat pembangunan jalan di Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim, jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujarnya.
Tantangan fiskal daerah semakin berat setelah APBD PPU mengalami penurunan signifikan. Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU justru merasakan tekanan anggaran yang cukup besar. “APBD kami tahun lalu masih di angka Rp 2,7 triliun, namun kini hanya tersisa Rp 1,3 triliun. Kondisi itu sangat memukul daerah,” imbuhnya.
Melihat kondisi tersebut, Mudyat meminta Komisi XII DPR RI memperjuangkan aspirasi daerah terkait perbaikan kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan pembagian dana bagi hasil (DBH). Dia menegaskan daerah penghasil berhak memperoleh alokasi yang sesuai.
“Kami berharap dana bagi hasil dapat kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur,” katanya.
Selain itu, dia mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan. Pasalnya, eksploitasi sumber daya alam di Kaltim selama bertahun-tahun telah meninggalkan dampak ekologis yang besar dan perlu ditangani.
Tidak hanya menyinggung infrastruktur, Mudyat juga menyoroti kondisi perikanan di PPU. Dia mengatakan, potensi sumber daya ikan di daerahnya sangat besar, namun belum diikuti kesejahteraan nelayan yang memadai. “Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah,” jelasnya.
Dia meminta perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan fasilitas pendukung, seperti pelabuhan perikanan, cold storage, serta sistem pemasaran yang mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan nelayan.
Mudyat berharap kunjungan Komisi XII DPR RI kali ini dapat membawa perubahan nyata bagi daerah. Dia menegaskan, Kalimantan Timur, termasuk PPU, sudah memberikan kontribusi besar kepada negara dan sudah sewajarnya memperoleh pembangunan yang adil. “Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan,” tegasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A