KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Penajam Paser Utara (PPU) terus mengoptimalkan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) serta pembangunan kawasan relokasi bagi masyarakat terdampak bencana.
Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Disperkimtan PPU, Khairil Achmad, mengatakan pada tahun 2024 lalu pihaknya menangani sebanyak 98 unit RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten PPU.
“Dari 98 unit tersebut, sebanyak 23 unit merupakan pembangunan baru berupa relokasi di Kelurahan Maridan. Ini terkait kejadian kebakaran pasar dan hunian pada tahun 2023 lalu. Alhamdulillah sekarang sudah siap dibangun dan siap ditempati,” ujar Khairil, Sabtu (10/1/2026).
Ia menjelaskan, pada tahun ini Disperkimtan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penerima manfaat sesuai dengan SK Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 21 unit akan direlokasikan ke kawasan hunian baru yang lebih layak.
Selain di Maridan, Disperkimtan juga membangun dua unit rumah relokasi di wilayah Penajam, tepatnya di depan Kantor Inspektorat. Pembangunan ini dilakukan untuk dua kepala keluarga yang sebelumnya belum terakomodasi.
“Total rumah di perumahan relokasi saat ini nantinya berjumlah 63 unit yang sudah terbangun,” jelasnya.
Tidak hanya hunian, pada tahun 2025 ini Disperkimtan juga merencanakan pembangunan mushola di kawasan perumahan relokasi tersebut. Pasalnya, warga yang tinggal di kawasan itu masih kesulitan mengakses tempat ibadah.
“Insya Allah tahun ini kita bangun musholanya karena selama ini mushola cukup jauh dan memang belum tersedia di kawasan relokasi,” katanya.
Khairil menambahkan, dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Bantuan tersebut berupa pembangunan jalan lingkungan di kawasan perumahan relokasi.
“Jalan lingkungannya sudah dibangun rigid semua. Ini sangat membantu karena dengan keterbatasan APBD, kita bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari provinsi,” ungkapnya.
Selain dari APBD kabupaten, penanganan RTLH di PPU juga mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 150 unit yang tersebar di wilayah Jenebora dan Gersik. Program tersebut bahkan ditinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur bersama Bupati PPU.
“Waktu itu Pak Gubernur dan Pak Bupati turun langsung ke lokasi. Teman-teman media juga sempat meliput,” katanya.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 84 unit. Selain BSPS, Disperkimtan PPU juga memperoleh program Peningkatan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
“Untuk PISEW, kita dapat di Babulu dua lokasi dan di Sepaku satu lokasi. Ini semua bagian dari upaya meningkatkan kualitas permukiman masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo