PENAJAM – Program Kartu Penajam Cerdas yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) di bawah kepemimpinan Bupati Mudyat Noor masih memprioritaskan sekolah pendidikan umum. Sementara itu, dalam beberapa kesempatan pemerintah daerah menyatakan bahwa Kartu Penajam Cerdas juga akan menyasar madrasah, meskipun sampai saat ini belum ada kepastian.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten PPU, Muhammad Syahrir, menjelaskan bahwa Kartu Penajam Cerdas merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat sejak awal. Namun, dalam implementasinya, program tersebut belum sepenuhnya menjangkau sekolah berbasis agama.
“Mungkin karena keterbatasan anggaran, kemungkinan memang dilakukan secara bertahap. Prioritas awal di sekolah umum, setelah itu baru ke madrasah, baik negeri maupun swasta. Pada prinsipnya, semua masyarakat berhak mendapatkan manfaat Kartu Penajam Cerdas,” ujar Syahrir, Selasa (20/1/2026).
Meski demikian, Syahrir menegaskan bahwa Pemkab PPU tetap menunjukkan komitmen kuat terhadap pendidikan madrasah. Bentuk perhatian tersebut diwujudkan melalui pemberian insentif guru serta bantuan sarana pendidikan.
“Pemkab memberikan insentif kepada guru madrasah, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta,” jelasnya.
Di PPU sendiri terdapat enam RA dengan jumlah murid 207, enam MI mencapai 614 murid, 11 MTs dengan 1.619 murid, dan delapan MA dengan 550 siswa.
Menurutnya, seluruh madrasah mendapat perhatian melalui program insentif tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sarana pendidikan tanpa membedakan status sekolah, baik negeri maupun swasta, serta antara madrasah dan sekolah umum.
Syahrir menambahkan, Kemenag PPU terus bersinergi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan. Meski Kartu Penajam Cerdas belum menyentuh madrasah secara langsung, koordinasi dan sinergi lintas instansi telah berjalan dengan baik.
“Pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan. Walaupun sekolah berada di bawah yayasan, peserta didiknya adalah masyarakat yang harus kita perhatikan bersama,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan