PENAJAM – Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor, angkat bicara menanggapi Kejadian Luar Biasa (KLB) dugaan keracunan yang menimpa 25 siswa SD 008 Kecamatan Waru (PPU) paska mengonsumsi sajian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mudyat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU telah mengambil langkah cepat menyusul arahan dari pemerintah pusat untuk menghentikan sementara program tersebut. Saat ini, fokus utama Pemkab PPU adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alur pendistribusian makanan.
"Persyaratan yang menjadi poin evaluasi utama adalah proses pemeriksaan keamanan makanan dan aspek lainnya. Ke depan, pengawasan ini harus diperketat kembali," ujar Mudyat usai menghadiri Pelantikan Pejabat di Gedung Graha Pemuda PPU, Jumat (13/2/2026).
Klarifikasi Isu Konflik Kepentingan
Menanggapi isu miring mengenai adanya konflik kepentingan atau dominasi partai politik tertentu dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Mudyat memberikan klarifikasi tegas. Ia menjelaskan bahwa penentuan pihak pengelola atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat.
"Kami tidak mengirimkan persoalan tersebut. Terkait siapa yang ditunjuk dan mendapatkan mandat, itu sepenuhnya keputusan pusat. Peran kami di daerah adalah membantu memfasilitasi agar program MBG ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran," tambahnya.
Sementara itu, pemulihan trauma korban baik anak mau pun orang tua. Mudyat memastikan akan melakukan koordinasi dan musyawarah dengan pihak setempat untuk menangani trauma yang dialami siswa maupun orang tua.
"Kami ingin memastikan setiap keluarga yang terdampak mendapatkan dukungan moral serta pendampingan yang mereka butuhkan untuk pulih kembali," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan