PENAJAM – Selain usulan terkait Jembatan Sungai Riko yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) juga berupaya memperkuat ketersediaan air baku dan mendorong ketahanan pangan di wilayah Benou Taka, sebutan PPU.
Salah satu langkah strategis yang kembali disuarakan pihak Pemkab PPU dalam audiensi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yakni kelanjutan proyek Bendung Gerak Telake.
Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Arif Afandi mengatakan, usulan proyek tersebut diperkirakan akan menelan biaya APBN sebesar kurang lebih Rp 2,8 Triliun. "Dengan tujuan strategis pengairan sawah kurang lebih 10.174 ha dan meningkatkan produktivitas pertanian pangan," kata Arif, Rabu (01/04/2026).
Dengan harapan proyek tersebut dapat menjadi solusi permanen atas kebutuhan air baku dan irigasi di dua wilayah bertetangga, yakni Kabupaten Paser dan PPU. Arif mengungkapkan, bahwa usulan pembangunan bendung tersebut telah disampaikan kembali melalui tingkat provinsi. Meski sebelumnya sempat masuk dalam daftar PSN, namun tidak dilanjutkan oleh pusat.
Menurutnya, Sungai Telake memiliki kapasitas aliran air yang sangat melimpah yang diprediksi mencapai lebih dari 100 meter kubik. Potensi ini diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat luas. "Terutama di dua wilayah Kecamatan, yakni Babulu dan Waru," ujar Arif.
Selain untuk kebutuhan air bersih domestik, fokus utama dari proyek ini adalah sistem pengairan pertanian pangan. Khususnya di wilayah Babulu yang merupakan lumbung padi, Bendung Gerak Telake akan menjadi kunci bagi produktivitas lahan sawah milik petani setempat.
Ibarat "gayung bersambut" sinyal positif dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga menguat. Berdasarkan informasi terbaru, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai telah melakukan verifikasi teknis bersama Dinas PU dan Perkim setempat.
"Proses peninjauan ulang (review) saat ini sedang berjalan dengan melibatkan kementerian terkait lainnya, termasuk Bappenas" ungkapnya.
Selain Bendung Gerak Telake, Arif juga membeberkan, pemerintah juga memberikan perhatian pada proyek Bendungan Lawe-Lawe yang memiliki kapasitas cukup besar sekitar 400 liter/detik, yang berada di Kelurahan Lawe-Lawe PPU. Meskipun masih terkendala persoalan lahan yang bersinggungan dengan wilayah Pertamina, upaya koordinasi terus dilakukan.
Arif menjelaskan bahwa jika proyek-proyek ini diambil alih atau didorong kembali menjadi program nasional, hambatan lintas sektoral seperti masalah lahan dengan anak perusahaan Pertamina (PHKT, Kilang, RDMP) akan lebih mudah diselesaikan oleh pemerintah pusat.
"Persoalan kita di Penajam ini kan utamanya masalah air. Kalau mau investasi masuk, kita harus kuatkan dulu sumber air bakunya," tegasnya.
"Adapun estimasi anggaran kurang lebih berkisar Rp 600 miliar dengan strategi pembayaran melalu APBN (Kementerian PUPR - SDA)," sambungnya.
Di sisi lain, terdapat kabar mengenai rencana investasi dari pihak swasta, yang berencana membangun bendungan dengan nilai investasi mencapai Rp 12 triliun.
Pemerintah menyambut baik segala bentuk pembangunan sumber air, baik melalui APBN maupun investasi swasta, demi memastikan masyarakat di wilayah Babulu, Waru, dan sekitarnya tidak lagi mengalami krisis air dan dapat memajukan sektor pertanian mereka.
Sementara itu, terkait tiga proyek utama yang masuk dalam PSN, yakni Bendung Gerak Telake, Bendungan Lawe-Lawe, dan Jembatan Riko, kini menjadi fokus prioritas pemerintah mendapat dukungan dari Ketua DPRD PPU Raup Muin. Meski proyek-proyek tersebut saat ini masih dalam proses pengerjaan yang intensif. Baik dari tahap tinjauan desain atau Review Design.
"Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan bisa direalisasikan. Khususnya dari sisi air baku yang menjadi kebutuhan fundamental masyarakat," ujar Raup Muin. (*)
Editor : Sukri Sikki