KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Status Penajam Paser Utara (PPU) sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar predikat geografis. Ada tanggung jawab besar menjaga stabilitas sosial, terutama di sektor kerukunan umat.
Menyadari hal itu, jajaran Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kanwil Kemenag Kaltim bergerak cepat melakukan mitigasi potensi konflik melalui dialog persuasif.
Mewakili Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Kabid Bimas Islam Rudi Kartono membuka langsung Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Dialog Titik Temu Antar Komunitas Paham Keagamaan Islam di Indonesia" di Aula Kantor Kemenag PPU, baru-baru ini.
Baca Juga: Integrasi Program Asta Protas, Kemenag PPU Tekankan Standar Baru Kinerja ASN dan Madrasah
Dalam sambutan pembuka, Rudi Kartono menegaskan bahwa PPU kini menjadi magnet migrasi penduduk seiring masifnya pembangunan IKN.
Dinamika ini, menurutnya, harus dibarengi dengan penguatan early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini terhadap potensi gesekan paham keagamaan.
"PPU adalah wajah IKN. Pertambahan penduduk yang heterogen adalah keniscayaan. Karena itu, antisipasi menjaga kualitas kerukunan, baik intern maupun antarumat beragama, menjadi harga mati," tegas Rudi di hadapan para peserta.
Baca Juga: Bangun Komunikasi Terbuka, Kemenag PPU Ajak Guru Agama Katolik 'Curhat' Kendala Administrasi
Ia menginstruksikan para penyuluh agama Islam untuk berdiri di garda terdepan. Mereka bukan sekadar penceramah, melainkan detektor dini yang mampu membaca riak sekecil apa pun di akar rumput.
Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag RI ini menghadirkan tokoh-tokoh kunci, termasuk Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam Dedi Slamet Riyadi dan Kepala Kemenag PPU, Muhammad Syahrir.
Rudi mengajak seluruh elemen—mulai dari kepala KUA, penyuluh, hingga ormas keagamaan—untuk mengedepankan prinsip kalimatun sawa’ atau mencari titik temu yang sama.
Dialog lintas paham ini dianggap sebagai solusi konkret untuk meredam potensi keresahan yang mungkin muncul di tengah masyarakat.
"Kita duduk bersama bukan untuk memperuncing perbedaan, tapi mencari solusi terbaik. Jangan sampai ada riak yang meresahkan. Mimbar dakwah harus menjadi sarana yang menyejukkan dan edukatif, bukan justru memprovokasi," tambahnya.
Senada, Kepala Kemenag PPU, Muhammad Syahrir, menyambut baik langkah strategis ini. Baginya, sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat adalah kunci utama menciptakan kehidupan keagamaan yang damai, inklusif, dan harmonis di tengah deru pembangunan nasional. (*)
Editor : Almasrifah