PENAJAM - Setelah berjalan selama dua bulan, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan dari kantor (Work From Office atau WFO) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan hasil positif.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Pemkab PPU, Iwan Darmawan, menyebutkan bahwa kebijakan yang diadopsi dari edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyesuaian transformasi budaya kerja ini diklaim berhasil menekan pengeluaran daerah secara signifikan.
Berdasarkan laporan hasil evaluasi yang dihimpun dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kebijakan WFH dan WFO ini memicu efisiensi anggaran hingga ratusan juta rupiah.
"Alhamdulillah, terkait dengan keinginan untuk adanya efisiensi, itu ada. Dari total efisiensi penggunaan bahan bakar, telepon, dan listrik dengan data bulan Maret-April, kami melaporkan ada efisiensi sekitar Rp 800-an juta lebih," ujar Iwan, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026).
Baca Juga: Bedah LKPj Bupati Kutim 2025, Pansus DPRD Kritik Kualitas Belanja Daerah
Ia menjelaskan, bahwa data efisiensi untuk bulan Mei belum dapat dirilis secara terperinci mengingat tagihan rutin baru keluar setiap tanggal 5. Meskipun demikian, tren penurunan serapan anggaran operasional sudah terlihat jelas.
Ia juga menyebutkan, meskipun secara total anggaran mengalami efisiensi, Organisasi Sekretariat Daerah memberikan catatan khusus mengenai belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas operasional. Secara volume (liter), penggunaan BBM memang mengalami penurunan seiring berkurangnya mobilitas pegawai.
Namun, dari segi nilai nominal rupiah, pengeluaran justru membengkak akibat lonjakan harga bahan bakar non-subsidi di pasaran.
"Kendaraan dinas operasional mayoritas menggunakan mesin diesel yang otomatis membutuhkan Dex. Secara hitungan liter terjadi pengurangan, tetapi secara nominal rupiah bertambah karena kenaikan harga Dex yang mencapai Rp 26.000 per liter. Ini tentu berpengaruh ke anggaran," jelasnya.
Baca Juga: Paralayang IPAC 2026 di Sultan Hill Diikuti Peserta dari Berbagai Negara
Di sisi lain, jika merujuk pada hitungan energi secara nasional. Pengurangan mobilitas pekerja ini dinilai efektif menekan konsumsi energi publik. Skema ini serupa dengan penurunan penggunaan energi pada moda transportasi massal seperti commuter time akibat berkurangnya perjalanan bolak-balik pegawai.
Sistem WFH dipastikan tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemkab menerapkan sistem pengawasan ketat dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) tetap terjaga.
"Kami di bagian organisasi menerapkan sistem kerja dengan pengawasan daring. Sebelum mulai kerja, kami melakukan zoom meeting untuk koordinasi. Setelah selesai, saya meminta teman-teman OPD melaporkan hasil kerjanya. Sejauh ini kinerjanya normal-normal saja," tambahnya.
Selain pengawasan yang ketat, kelancaran pelayanan juga didukung oleh pembatasan instansi yang diperbolehkan WFH. OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas dan bersifat esensial dilarang keras menerapkan WFH. Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Baca Juga: Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ajukan Rp 14 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah
Diketahui, sesuai dengan edaran Kemendagri, kebijakan penyesuaian sistem kerja ini direncanakan berlaku hingga Agustus mendatang. Pemerintah daerah akan kembali melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memutuskan apakah sistem ini akan diperpanjang atau kembali ke sistem kerja normal, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja. (*)
Editor : Sukri Sikki