KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menekankan pentingnya pengelolaan dana dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Bupati PPU, Mudyat Noor, didampingi Wakil Bupati PPU, Waris Muin, menyatakan bahwa meski kondisi fiskal daerah yang baik maupun tidak, seharusnya tidak memengaruhi jalannya program CSR.
Baca Juga: Gandeng 39 Perusahaan, Pemkab PPU Urung Rembuk Bersama Forum TJSL Kawal Pembangunan Daerah
Namun, ia menggarisbawahi bahwa program yang dijalankan harus direncanakan secara matang dan tidak sekadar mengeluarkan anggaran tanpa struktur yang jelas.
"CSR ini bukan sekadar angka yang dikeluarkan perusahaan kemudian digunakan begitu saja tanpa struktur dan tidak tepat sasaran. Kita harapkan di forum ini terjadi perubahan, di mana sebelum pelaksanaan TJSL dimulai, sudah ada laporan rencana kegiatan," kata Mudyat, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum TJSL, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: Job Market Fair Balikpapan 2026 Diserbu Pencaker, Lulusan SMA/SMK Paling Banyak Dicari!
Menurut Mudyat, perusahaan seharusnya sudah bisa menghitung laba tahun sebelumnya untuk menyusun rencana anggaran CSR di tahun berikutnya. Dengan begitu, alokasi dana dari awal sudah terpetakan dengan baik untuk berbagai sektor krusial.
"Misalnya perusahaan punya dana Rp500 juta, mereka sudah menyusun duluan nih alokasinya ke mana saja. Mulai dari sisi pendidikan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur. Jadi kerangkanya sudah ada dan lebih terarah," ujarnya.
Baca Juga: Belanja Pemerintah Kaltim Melonjak 124,8 Persen, APBD Mulai Tancap Gas
Mudyat juga menyoroti laporan penggunaan dana TJSL selama ini yang dinilai kurang transparan. Banyak bantuan yang disalurkan ke berbagai pihak langsung diklaim sebagai program CSR, padahal pengertian dan esensi TJSL tidak seselewat itu.
Ia berharap dana CSR ke depan dapat memprioritaskan sektor pendidikan (seperti bantuan perlengkapan sekolah), kesehatan (pembangunan Posyandu), serta pengembangan UMKM dan infrastruktur.
"Jika terarah, dana TJSL ini tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran, tetapi juga meminimalisir potensi konflik atau gesekan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar," tegasnya.
Baca Juga: Rekonstruksi Jalan Nasional di Kutai Barat Gunakan Skema Multiyears, Anggaran Capai Rp 165 Miliar
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati PPU, Waris Muin juga meminta adanya perbaikan struktural dalam pelaporan dana CSR kepada pemerintah daerah. Selama ini, banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan bantuan ke perusahaan, namun pelaporannya ke Pemkab tidak jelas.
"Jangan hanya nominalnya saja yang muncul, seperti laporan sekitar Rp3,4 miliar yang katanya sudah digelontorkan. Kami ingin apa yang dirapatkan hari ini betul-betul dilaksanakan dengan pertanggungjawaban yang jelas kepada pemerintah," ucap Waris.
Selain itu, Pemkab PPU juga mengevaluasi tingkat kehadiran perwakilan perusahaan dalam rakor tersebut. Pasalnya, sebagian besar yang hadir bukanlah pimpinan berkompeten melainkan pihak yang hanya mewakili, sehingga tidak bisa mengambil keputusan secara langsung.
“Ke depan, Pemkab PPU berharap Forum TJSL ini dapat dipimpin oleh pihak yang bisa berkonsentrasi penuh dalam pelaksanaan program dan dihadiri langsung oleh direktur atau pimpinan perusahaan yang memiliki wewenang penuh dalam pengambilan kebijakan,” sambung Mudyat Noor. (*)
Editor : Sukri Sikki