KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Ada kabar baik bagi para orang tua murid di Samarinda. Memasuki tahun ajaran baru 2025–2026, siswa SD dan SMP negeri tak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli buku pelajaran.
Sebab, seluruh kebutuhan buku paket hingga lembar kerja peserta didik (LKPD) sudah disiapkan oleh pemerintah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, menegaskan bahwa seluruh buku paket sudah lama dibiayai lewat Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas).
Kini, giliran LKPD yang ditanggung oleh Pemkot Samarinda lewat alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar dari APBD Samarinda 2025.
“Jadi, buku wajib termasuk LKPD tidak perlu lagi dibeli oleh orang tua. Semuanya sudah disiapkan pemerintah. Ini berlaku untuk semua siswa sekolah negeri di Samarinda,” tegas Asli, Senin (16/6).
Langkah ini sekaligus menutup celah praktik jual-beli buku yang selama ini membebani orang tua murid. Ia menyebutkan, dalam kurikulum baru, buku yang dulu dikenal sebagai LKS kini bertransformasi menjadi LKPD, disusun langsung oleh tim guru Samarinda yang kompeten dan dicetak sesuai jenjang serta mata pelajaran.
“Kalau dulu LKPD dari penerbit, sekarang LKPD disusun oleh guru-guru kita sendiri. Buku ini memang habis pakai, jadi akan diberikan k siswa. Ini tidak boleh lagi membebani orang tua. Setahun penuh, semua kebutuhan buku dicetak oleh pemkot,” terangnya.
Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk sekolah negeri. Sementara untuk sekolah swasta, pemerintah masih menunggu regulasi lanjutan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Terbaru, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa negara akan membiayai sekolah swasta.
“Teknisnya masih menunggu juknis. Sehingga sementara belum ditanggung,” singkatnya.
Asli juga mengingatkan para guru agar tidak lagi mengarahkan siswa membeli buku tambahan di luar kebutuhan resmi. Selama ini dirinya juga sudah mengedukasi kepala sekolah hingga GTK, agar tidak lagi mengarahkan siswa untuk beli buku.
“Kalau ada pelanggaran, akan kami proses sesuai tingkat kesalahannya,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat memahami bahwa semua kebutuhan pokok pendidikan sudah disiapkan. Namun demikian dirinya juga mempersilakan, siswa atau orang tua jika ingin membeli beli buku tambahan, tapi itu bukan kewajiban.
“Prioritas kami, siswa negeri tak perlu keluar biaya untuk buku, pungkasnya.
Editor : Uways Alqadrie