KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Wacana penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” bagi penerima bantuan sosial (bansos) kembali jadi sorotan publik.
Di sejumlah daerah, kebijakan itu sudah diterapkan sebagai bentuk transparansi penerima bantuan. Namun, di Samarinda, wacana serupa ternyata sudah pernah muncul beberapa tahun lalu.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengakui kebijakan itu sempat dibahas di masa kepemimpinan Kepala Dinas Sosial Samarinda sebelumnya, Ridwan Tasa. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.
“Memang itu pernah jadi wacana. Tapi banyak masyarakat yang menolak. Kalau di lapangan, yang terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ada 44 ribu. Tapi banyak yang sebenarnya tidak layak terdata. Rumahnya kontrak, tapi punya empat motor, televisi, bahkan WiFi,” ujarnya, Senin (3/11).
Menurutnya, akurasi data warga miskin di Samarinda hingga kini masih jauh dari kata valid. Bahkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai belum benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat.
“Banyak pedagang pasar yang rumahnya ngontrak di Samarinda, tapi tiap tahun bisa pulang kampung. Di sana mereka punya rumah, mobil, sawah, tapi di sini masih terdata sebagai warga miskin. Itu yang harus dibenahi,” tambahnya.
Namun, Sri Puji menyatakan, mendukung penerapan stiker keluarga miskin, asalkan disertai klasifikasi yang jelas dan pendataan yang akurat. Dia menilai langkah itu penting agar penyaluran bansos tepat sasaran.
“Kami mendukung, karena di daerah lain seperti Banjarmasin dan beberapa kota di Jawa Barat, itu sudah diterapkan. Tapi harus ada klasifikasi, misalnya desil 1 sampai 9, penerima yang mana. Jadi kebijakan itu harus dibicarakan matang,” tegasnya.
Soal perasaan malu warga yang rumahnya ditempeli stiker, Sri Puji justru menilai itu bisa menjadi dorongan positif. “Kalau mereka malu lalu mengundurkan diri dari penerima bantuan, justru bagus. Artinya mereka sudah mandiri. Dengan begitu anggaran untuk bansos bisa dialihkan ke warga lain yang benar-benar membutuhkan,” kata dia.
Dia berharap, melalui pendataan yang akurat dan kebijakan tepat sasaran, Samarinda bisa benar-benar mewujudkan visi sebagai kota pusat peradaban, bukan sekadar slogan. “Yang diharapkan bukan hanya bebas dari kemiskinan secara ekonomi, tapi juga dari mental miskin,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A