KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda memverifikasi lapangan terkait laporan warga soal aroma tak sedap yang menyeruak di sepanjang Jalan Mulawarman, tepat di depan Samarinda Central Plaza (SCP).
Setelah peninjauan, tim DLH menemukan adanya air limbah yang bocor dan belum terproses melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan mengalir langsung ke drainase umum di jalan tersebut.
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya DLH Samarinda Nur Saidah menjelaskan, temuan itu berawal dari aduan masyarakat di media sosial. “Kami turun ke lapangan setelah mendapat arahan dari kepala DLH untuk memverifikasi laporan warga. Dari hasil pengecekan, benar sumber aroma berasal dari kegiatan di SCP,” ujarnya saat ditemui di Kantor DLH Samarinda, Rabu (12/11).
Dari hasil pemeriksaan, pompa air limbah di SCP mengalami kerusakan, sehingga air kotor tidak dapat mengalir ke IPAL. “Air limbah itu akhirnya melimpas ke drainase Jalan Mulawarman karena ada bypass. Menurut keterangan SCP, pompanya rusak sekitar dua minggu, dan kini mereka sedang proses pembelian pompa baru,” jelasnya.
Sebagai langkah cepat, DLH memerintahkan penghentian sementara aktivitas pembuangan limbah. “Kami minta pihak SCP menghentikan sumber dampak, menutup aliran air agar tidak keluar lagi, dan melakukan penyedotan air limbah agar tidak masuk ke drainase. Proses penyedotan dilakukan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tinja dari Dinas PUPR Samarinda,” katanya.
Secara legal, lanjut dia, SCP memiliki izin pengelolaan air limbah dan telah mendapatkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu.
“Secara izin sudah lengkap, hanya saja karena pompa rusak, pengolahan limbahnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya air tersebut diolah dulu di IPAL melalui proses fisika, biologi, dan kimia sebelum dibuang,” terangnya.
Pihak SCP disebut telah menindaklanjuti instruksi DLH dengan membersihkan limbah dan menutup aliran yang bocor. “Tadi malam mereka sudah membuat penutupan permanen di area bak kontrol IPAL agar air tidak melimpas lagi. Kami kasih waktu 24 jam untuk memastikan semuanya ditangani,” tambahnya.
Namun, Nur Saidah juga mengungkapkan bahwa pihak SCP juga diawasi terkait pengelolaan limbah. “Kami sudah beberapa kali melakukan pembinaan dan bahkan sudah menerbitkan penerapan sanksi paksaan pemerintah karena persoalan IPAL. Kami dalam proses sanksi ada tahapannya. Tapi untuk saat ini SCP belum melaporkan progres perbaikan terakhir ke DLH,” ungkapnya.
DLH menunggu laporan resmi dari pengelola mal tersebut. “Rencananya besok mereka akan datang ke DLH untuk memaparkan progres perbaikannya,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A