SAMARINDA- Kasus kebencanaan yang beruntun di Pulau Sumatra kembali menjadi alarm bagi daerah lain, termasuk Kaltim. Pola kerusakan lahan yang berujung banjir dan longsor dinilai menjadi sinyal kuat bahwa mitigasi harus diprioritaskan, bukan sekadar reaksi setelah bencana terjadi.
Pemerintah daerah diminta membaca pola ini secara serius, sebab perubahan tata guna lahan terus berjalan dan dampaknya semakin nyata. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan perlunya kesiapan warga dan berharap ada langkah mitigasi berskala provinsi yang dipimpin langsung gubernur Kaltim. “Kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan anomali cuaca,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat disebut sudah tidak bisa lagi menunda persiapan menghadapi kondisi ekstrem. Dalam berbagai diskusi kebencanaan, cuaca tidak lagi dapat diandalkan polanya, sehingga prediksi sering meleset dan risiko meningkat.
Baca Juga: Dissos Tangani Empat Anak yang Dieksploitasi di Jalan Harun Nafsi: Diproses Masuk Sekolah Rakyat
Andi Harun menyebut peristiwa di pulau Sumatera tahun ini membuka mata semua pihak bahwa penanganan banjir dan longsor tidak cukup mengandalkan pendekatan teknis semata. Ia menegaskan persoalan tersebut merupakan akumulasi panjang dari kerusakan keseimbangan alam. “Ini pelajaran penting bagi kita di Kaltim,” singkatnya.
Menurutnya, sejumlah kejadian di Kaltim sendiri sebenarnya sudah cukup menjadi pembelajaran. Warga yang tinggal di wilayah rawan longsor diminta meningkatkan kewaspadaan, termasuk mempertimbangkan alternatif tempat tinggal sementara bila terjadi anomali cuaca.
Ia juga menekankan agar masyarakat di kawasan rawan banjir aktif menjaga lingkungan dan terlibat dalam upaya pengurangan risiko. “Kami terus menjalankan program penanganan banjir, tetapi kerusakan lingkungan di sekitarnya jauh lebih menentukan,” jelasnya.
Baca Juga: Pelaksana Pembangunan Teras Samarinda Tahap II Kejar Target hingga Akhir Tahun
Andi Harun menekankan urgensi koordinasi lintas daerah, karena pola bencana tidak mengenal batas administratif. Menurutnya, pendekatan kabupaten/kota yang berjalan sendiri-sendiri tidak cukup untuk merespons risiko yang sifatnya saling terkait. Ia meminta seluruh pihak, termasuk unsur Forkopimda dan lembaga terkait, duduk bersama dalam satu kerangka mitigasi. “Kami berharap gubernur mengumpulkan seluruh kabupaten/kota untuk menyusun langkah konkret penanganan kebencanaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, model kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media perlu dihidupkan pada level provinsi agar upaya penanganan lebih terarah. Menurutnya, tanpa orkestrasi bersama, langkah mitigasi bisa berjalan autopilot dan tidak efektif. “Ini mendesak, dan hanya bisa dilakukan bila semua duduk bersama,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki