KALTIMPOST.ID SAMARINDA - Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (Probebaya) sebagaimana ramai informasi yang beredar. Isu yang menyebut anggaran Probebaya dipotong dari Rp 100 juta menjadi Rp 60 juta, disebutnya sebagai kesalahpahaman.
Penegasan tersebut disampaikan Andi Harun, Rabu (7/1), menanggapi pemberitaan yang menyebut adanya pemotongan anggaran Probebaya. “Benar yang ditaruh di APBD murni itu 60 persen. Tapi itu tidak berarti anggaran Probebaya dipotong. Itu soal manajemen adaptasi karena ruang fiskal kami terbatas,” jelasnya.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai respons atas keterbatasan fiskal daerah akibat pemotongan transfer ke daerah yang membuat kapasitas belanja APBD tidak bisa berjalan normal. Karena itu, Pemkot Samarinda membagi anggaran Probebaya ke dalam dua termin, yakni 60 persen pada APBD murni, dan 40 persen pada APBD perubahan.
“Porsi anggarannya tetap Rp100 juta. 40 persennya kami terminasi untuk menyesuaikan kapasitas fiskal,” tegas Andi Harun.
Tidak semua kegiatan Probebaya dilaksanakan di awal tahun. Sejumlah kegiatan baru berjalan pada pertengahan hingga akhir tahun, seperti Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Oleh sebab itu, anggaran untuk kegiatan tersebut ditempatkan pada APBD perubahan.
“Kalau ditaruh 100 persen di murni, padahal tidak semuanya dipakai di awal tahun, sementara fiskal kita terbatas, belanja lain yang juga penting bisa tidak teranggarkan sama sekali,” ujarnya.
Skema penyesuaian bukan hanya diterapkan pada Probebaya, tetapi juga pada sejumlah belanja lain di lingkungan Pemkot Samarinda. Bahkan, pada beberapa pos belanja dilakukan penundaan atau pengaturan ulang waktu pembayaran tanpa menghilangkan hak penerima.
“Contohnya belanja operasi pemerintah yang pembayarannya sebenarnya baru dilakukan di akhir tahun. Itu bisa diatur dulu, tapi hak pegawai tetap tidak boleh hilang dan akan diadministrasikan pada APBD perubahan,” kata Andi Harun.
AH menegaskan, Probebaya tidak boleh berkurang karena merupakan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dia meminta publik memahami bahwa kebijakan tersebut adalah strategi adaptasi fiskal, bukan pemotongan anggaran. “Kalau ada yang bilang Probebaya hanya Rp 60 juta, itu benar untuk APBD murni. Tapi tidak benar jika disebut dipotong. Anggarannya tetap Rp 100 juta, hanya dibagi dua termin sesuai waktu pelaksanaan,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A