KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda merespons tuntutan para pemilik Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan (SKTUB) Pasar Pagi di Kecamatan Samarinda Kota, yang meminta kepastian pembagian lapak di gedung baru. Disdag menegaskan, kelanjutan pembagian kunci masih menunggu arahan pimpinan, dalam hal ini Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Kepala Disdag Samarinda Nurrahmani mengatakan pihaknya sejatinya telah melakukan komunikasi awal dengan Wali Kota sebelum aksi demonstrasi berlangsung. Bahkan, sempat direncanakan perwakilan pedagang akan diterima langsung, namun agenda wali kota yang padat membuat pertemuan tersebut tertunda. “Kami akan meminta jadwal lagi,” singkatnya, dikonfirmasi Jumat (6/2).
Menurut Nurrahmani, Wali Kota meminta Disdag terlebih dahulu menyiapkan dan merapikan data pedagang sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah arahan resmi diberikan, Disdag berjanji akan menyampaikan skema pembagian lapak secara terbuka kepada pedagang. “Setelah fiks skemnya, akan kami sampaikan ke pemilik SKTUB,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, pada pembagian tahap pertama awal Januari 2026, sebagian besar pedagang dan pemilik SKTUB sebenarnya sudah mulai berjualan. Namun, masih terdapat sejumlah pedagang yang belum tertampung akibat persoalan teknis dan pendataan.
Disdag turut menanggapi polemik penataan pedagang grosir yang direncanakan menempati lantai enam dan tujuh gedung Pasar Pagi Baru.
Nurrahmani mengakui adanya kesalahan input data ke dalam aplikasi sejak 2023 yang menyebabkan sebagian pedagang grosir terlempar ke lantai bawah. “Sejak awal kami sampaikan grosir itu di lantai enam dan tujuh. Ada kesalahan data, tapi kesalahan tidak bisa dibiarkan. Ini kami tertibkan supaya pedagang eceran bisa hidup dan grosir tetap berjalan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penertiban akan dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi. Jika masih ditemukan pedagang grosir yang menolak pindah, tim gabungan yang melibatkan unsur internal pemerintah daerah, termasuk Satpol PP, akan turun untuk melakukan pengecekan lapangan.
“Pada dasarnya kami ingin ini cepat selesai dan baik, tapi harus hati-hati dengan data. Pak Walikota Andi Harun juga sebenarnya ingin menemui mereka, dan setelah ada arahan resmi, semua akan kami sampaikan secara jelas,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani