KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Keberadaan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menjadi sorotan serius dan ditelusuri.
Lahan seluas 12,5 hektare di kawasan Jalan Teluk Bajau, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, ditelusuri ulang, menyusul temuan indikasi pemanfaatan lahan di luar area tersebut.
Baca Juga: Resmi! Porprov Kaltim 2026 Digelar 14–27 November di Paser, Target Juara Umum Digaungkan
Langkah itu dilakukan untuk memastikan kejelasan status hukum, sekaligus pengamanan aset daerah agar tidak disalahgunakan pihak lain.
Kepala Bidang Aset BPKAD Samarinda Yusdiansyah menjelaskan, sebagian dari lahan 12,5 hektare itu saat ini telah dimanfaatkan untuk fasilitas pendukung pelayanan air bersih. Di antaranya pembangunan booster hingga instalasi pengolahan air (IPA) milik PDAM yang melayani wilayah Samarinda Seberang, Palaran hingga Loa Janan.
"Sebagian sudah dimanfaatkan untuk sarana PDAM guna memenuhi kebutuhan air masyarakat di wilayah tersebut," ujarnya.
Baca Juga: Jalan Syarifuddin Yoes Balikpapan Amblas, BBPJN Kaltim Bakal Lakukan Perbaikan
Penelusuran aset bermula dari temuan dokumen perjanjian tahun 2010 terkait pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi dari 12,5 hektare tersebut. Saat itu, lahan digunakan pihak ketiga melalui skema kerja sama sewa selama lima tahun. Namun, berdasarkan hasil inspeksi lapangan, masa kerja sama pemanfaatan tersebut telah berakhir.
"Untuk yang 5.000 meter persegi itu kewajibannya sudah selesai, dan sekarang digunakan untuk fasilitas pendukung pelayanan air," jelasnya.
Di sisi lain, pemkot juga menemukan indikasi aktivitas lain berupa pemancangan lahan yang untuk pembangunan terminal bahan bakar minyak (BBM). Temuan itu memunculkan dugaan adanya pemanfaatan aset pihak ketiga di luar cakupan 12,5 hektare.
Baca Juga: Bankeu Mau Dihapus? DPRD Kaltim Meradang, Pembangunan Daerah Terancam Mandek
Menariknya, terdapat dokumen kerja sama lain antara Pemkot Samarinda pada masa Wali Kota Achmad Amins dengan pihak ketiga. Dalam dokumen tersebut, kerja sama pemanfaatan lahan tercatat berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan.
"Kalau kerja sama pemanfaatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, berarti objeknya aset pemkot. Tapi dari data yang kami pegang, lokasinya justru berada di luar 12,5 hektare," ungkapnya.
Kondisi itu yang mendorong wali kota Samarinda memerintahkan bagian aset untuk melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh. Mulai mencocokkan dokumen hingga pemeriksaan fisik di lapangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah lahan yang saat ini dimanfaatkan benar merupakan aset pemkot atau bukan.
"Perintah pak wali jelas, kami diminta memastikan. Kalau itu aset pemkot, harus diamankan. Kalau bukan, akan dilepas," tegasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A