KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Upaya pengendalian banjir di Samarinda, khususnya di kawasan Sempaja, melalui pembangunan kolam retensi kembali mendapat sorotan Panitia Khusus (Pansus) LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Menelan anggaran puluhan miliar rupiah, kolam retensi di kawasan Perumahan Sempaja Lestari Indah (SLI) belum berfungsi optimal.
Wakil Ketua Pansus LKPj Tahun Anggaran 2025 Abdul Rohim menyebut, lokasi tersebut menjadi salah satu sampel untuk menilai sistem pengendalian banjir di kawasan Sempaja. "Di sana ada subsistem pengendali banjir, mulai kolam retensi hingga drainase. Itu yang kami lihat langsung di lapangan," ujarnya usai kunjungan lapangan Pansus LKPj DPRD Samarinda.
Baca Juga: 5 Tips Rawat Panci Rice Cooker agar Tak Mudah Tergores, Jangan Asal Sikat!
Dari hasil peninjauan, Pansus menemukan dua catatan utama. Pertama, terkait kualitas pekerjaan yang dinilai belum sesuai dengan besaran anggaran yang digelontorkan.
"Pekerjaannya ada dua tahap, sekitar Rp 19 miliar di tahap pertama, dan Rp 9 miliar di tahap kedua. Tapi secara kualitas, kami melihat masih kurang rapi," ungkapnya.
Catatan kedua yang lebih krusial adalah fungsi kolam retensi yang belum berjalan maksimal. Hal itu disebabkan belum terhubungnya kolam dengan sistem drainase karena saluran outlet belum dibangun. "Masih terkendala pembebasan lahan, sehingga aliran dari kolam ke drainase terputus," jelas Rohim.
Baca Juga: Dispora Kubar Matangkan Program Kerja Keolahragaan 2026, Siap Tatap Porprov di Paser
Kondisi tersebut membuat fungsi utama kolam retensi sebagai pengendali banjir belum tercapai. Air yang masuk ke kolam belum dapat dialirkan keluar secara efektif. "Kalau hujan dan air masuk ke kolam tapi tidak bisa dibuang, berarti fungsinya belum maksimal. Itu yang menjadi catatan kami," tegasnya.
Dengan total anggaran sekitar Rp 28 miliar, pansus menilai hasil pembangunan seharusnya sudah memberikan dampak signifikan dalam pengendalian banjir di kawasan tersebut.
Baca Juga: 15 Orang Tewas dalam Tabrakan KRL dan KA Argo Bromo, Menhub Akan Evaluasi Taksi Listrik Green SM
"Anggarannya tidak kecil, tapi sampai sekarang belum berfungsi optimal," sambung Rohim.
Ke depan, pansus akan merumuskan sejumlah rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Rekomendasi tersebut akan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.
"Output dari LKPj itu adalah rekomendasi. Harapannya, kekurangan yang ada tidak terulang lagi dalam pengelolaan anggaran di tahun berikutnya," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A