KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Wacana penghapusan tenaga pengajar honorer pada 2027 sempat memunculkan keresahan di kalangan guru dan dunia pendidikan. Namun DPRD Samarinda memastikan kebijakan tersebut bukan penghapusan tenaga honorer secara total, melainkan lebih kepada perubahan istilah dan skema pengangkatan tenaga pendidik.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, persoalan tersebut sebelumnya juga telah dipertanyakan pihaknya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD.
"Sudah diklarifikasi langsung oleh Kemendikdasmen dan Pak Menteri. Jadi bukan penghapusan guru, tapi lebih ke perubahan istilah," ujar Sri Puji Astuti.
Menurutnya, DPRD mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda apabila benar tidak diperbolehkan lagi mengangkat guru honorer. Sebab, setiap tahun Samarinda kehilangan sekitar 150 hingga 200 guru ASN akibat pensiun maupun meninggal dunia.
"Kami menanyakan bagaimana kesiapan Samarinda menghadapi itu. Karena setiap tahun ada sekitar 150 sampai 200 guru ASN yang pensiun atau meninggal dunia. Kalau tidak boleh mengangkat honorer, siapa yang akan menggantikan," jelasnya.
Ia menilai persoalan tenaga pendidik saat ini masih cukup kompleks, terutama terkait status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu, yang dinilai masih memiliki berbagai persoalan regulasi dan penggajian.
"PPPK ini juga masih bermasalah, baik aturan maupun penggajiannya. Jadi itu juga menjadi pertanyaan kami," tegasnya.
Baca Juga: Warga Balikpapan Wajib Tahu! Jalur Ini Bakal Jadi Satu Arah Selama 3 Bulan, Hindari Titik Macet
Sri Puji mengaku, persoalan tersebut ternyata juga menjadi perhatian nasional. Karena itu, pihak kementerian akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait isu penghapusan tenaga honorer di sektor pendidikan.
Menurutnya, meski secara umum jumlah guru di Samarinda dinilai cukup, kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah bidang tertentu masih menjadi tantangan. Salah satunya kebutuhan guru Bahasa Inggris untuk jenjang SD yang diperkirakan meningkat mulai 2027.
"Sekarang kita justru masih kekurangan guru Bahasa Inggris untuk SD. Karena nanti tahun 2027 Bahasa Inggris akan masuk kurikulum wajib," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki