SAMARINDA- Belum adanya mebeler di sejumlah sekolah dasar di Samarinda menjadi perhatian DPRD Samarinda. Persoalan tersebut telah dikomunikasikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kepada legislatif, termasuk alasan molornya proses pengadaan akibat prioritas penyelesaian kewajiban anggaran tahun 2025. Meski demikian, pengadaan mebeler untuk SDN 027 Samarinda Ulu yang sempat menjadi sorotan publik dipastikan tetap masuk dalam perencanaan tahun ini.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Novan Syahronny Pasie, laporan mengenai kekurangan mebeler bukan hanya berasal dari SDN 027 yang ramai di media sosial. DPRD dalam setahun terakhir juga menerima sejumlah aduan serupa dari sekolah lain, baik terkait mebeler maupun penyelesaian sarana dan prasarana pendukung.
"Permasalahan ini bukan hanya yang viral di media sosial. Di luar itu juga ada laporan soal mebeler maupun penyelesaian fasilitas lainnya," ujarnya, Senin (20/7).
Menurut Novan, kondisi tersebut tidak lepas dari keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi. Meski alokasi pendidikan tetap memenuhi amanat minimal 20 persen APBD, anggaran tersebut juga digunakan untuk belanja rutin seperti gaji, tunjangan, BOS daerah, hingga penyelesaian kewajiban Disdikbud tahun 2025.
"Prioritas tahun 2026 memang menyelesaikan utang kegiatan 2025 terlebih dahulu, sehingga beberapa program sarana prasarana ikut terdampak," jelasnya.
Menurut Novan, SDN 027 sebenarnya telah masuk dalam daftar pengadaan yang dipaparkan Disdikbud kepada DPRD. Namun proses realisasinya masih menunggu tahapan administrasi dan pengadaan barang sehingga belum dapat dimanfaatkan pada awal tahun ajaran baru. "Sekolah itu sudah masuk perencanaan, hanya memang pelaksanaannya terhambat proses administrasi pengadaannya," ucapnya.
Dia menegaskan, DPRD telah meminta Disdikbud mempercepat penyelesaian administrasi agar proses lelang tidak kembali molor. Langkah tersebut dinilai penting agar ruang kelas yang telah dibangun dapat segera difungsikan tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
"Yang kami tekankan jangan sampai keterlambatan administrasi berdampak pada proses belajar siswa. Dokumen harus segera diselesaikan supaya pengadaan bisa cepat dilaksanakan," tegasnya.
Novan juga mengimbau masyarakat dan orang tua siswa lebih dahulu berkomunikasi dengan pihak sekolah apabila menemukan persoalan serupa. Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu menjelaskan penyebab kendala di lapangan sehingga tidak memunculkan informasi yang simpang siur.
"Kalau memang penjelasan dari sekolah belum jelas, baru laporkan ke pihak yang berwenang. DPRD siap menerima laporan dan melakukan klarifikasi kepada dinas," pungkasnya.
Sebelumnya, SD 027 Samarinda Ulu di Jalan Pramuka Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, diketahui memfungsikan beberapa ruang kelas yang baru dibangun 2025, untuk aktivitas masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026-2027 pertengahan Juli lalu. ruang itu belum dilengkapi mebeler sehingga murid sekolah itu terpaksa menggelar karpet plastik dan meja lipat. (*)
Editor : Ismet Rifani