SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan pasar murah tematik untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah penerapan status tanggap darurat bencana akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 7 September mendatang.
Langkah tersebut disiapkan seiring pemantauan harga sejumlah bahan pokok penting (bapokting) yang mulai mengalami kenaikan. Pemkot Samarinda nantinya akan menyesuaikan komoditas yang dijual dalam pasar murah berdasarkan barang yang paling berkontribusi terhadap inflasi setiap pekan.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda Nurrahmani mengatakan, konsep pasar murah tematik tersebut telah disiapkan pemerintah. Komoditas yang menjadi sasaran intervensi akan ditentukan berdasarkan perkembangan harga di pasaran.
“Kami sudah menyusun agenda untuk kegiatan pasar murah dengan tematik, melihat persentase barang apa yang menjadi kenaikan inflasi setiap minggunya,” ujarnya, Selasa (1/9).
Sejumlah komoditas yang kini menjadi perhatian antara lain cabai, beras, jagung, ikan tongkol, dan ikan layang. Komoditas tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebutuhan intervensi harga melalui pasar murah.
Baca Juga: Kabut Asap Masih Sedang, Sekolah di Samarinda Tetap Berjalan dan Siapkan Opsi Daring
Anggaran Rp20 Juta
Nurrahmani menyebut pelaksanaan pasar murah dengan dukungan anggaran tanggap darurat masih menunggu hasil review Inspektorat terkait penggunaan anggaran.
Disdag telah mengusulkan anggaran sekitar Rp20 juta untuk menggelar pasar murah di 20 titik. Dengan demikian, setiap titik direncanakan memperoleh alokasi sekitar Rp1 juta.
Konsep awalnya, pasar murah dilaksanakan di setiap kecamatan sebanyak dua kali selama masa tanggap darurat yang berlangsung 14 hari. Namun, lokasi pelaksanaan tidak serta-merta merata, melainkan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Kalau kami lihat yang terdampak itu daerah pinggiran, seperti yang mengalami kebakaran dan segala macam, di situ kami nanti melaksanakan pasar murahnya,” jelas Nurrahmani.
Artinya, wilayah yang mengalami dampak lebih besar akibat kondisi darurat akan menjadi pertimbangan dalam menentukan titik pelaksanaan. Skema tersebut diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Untuk sumber pembiayaan, Disdag sebelumnya mengusulkan penggunaan anggaran tanggap darurat yang dititipkan melalui pos belanja tidak terduga (BTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda.
Namun, apabila penggunaan anggaran tersebut tidak memungkinkan, Disdag memastikan akan mencari alternatif pembiayaan agar program pasar murah tetap berjalan.
“Kalau misalnya Disdag tidak masuk, tidak apa-apa. Kami tetap mencarikan jalan lain, kami tetap melaksanakan pasar murah,” tegasnya.
Sementara waktu pelaksanaan masih menunggu kepastian hasil review Inspektorat. Di sisi lain, pemantauan harga bapokting terus dilakukan untuk menentukan komoditas yang paling membutuhkan intervensi.
Pemkot Samarinda berharap langkah tersebut dapat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga sekaligus menjaga daya beli selama masa tanggap darurat.
“Segera kami sampaikan ke masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan