KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Masa tanggap darurat kekeringan Kota Samarinda berakhir Senin (7/9/2026). Namun, Pemerintah Kota Samarinda belum langsung mencabut status tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda masih mengevaluasi dampak kekeringan untuk menentukan apakah status tanggap darurat perlu diperpanjang.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan, keputusan perpanjangan status menjadi kewenangan Wali Kota Samarinda setelah seluruh data dan kondisi terkini dirangkum.
Evaluasi mencakup ketersediaan air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kesehatan, pertanian, hingga kondisi cuaca.
Baca Juga: Pemkab Kubar Salurkan Bantuan Longsor Muara Baroh, Jalan Rusak Segera Diperbaiki
“Kami harus menyampaikan beberapa eviden dan argumen, termasuk data-data pendukung yang memungkinkan apakah ini akan ditindaklanjuti menjadi tanggap darurat lanjutan atau tidak. Nanti Pak Wali Kota Samarinda yang memutuskan,” ujarnya, Senin (7/9).
BPBD Samarinda meminta data dari sejumlah instansi, di antaranya Perumdam Tirta Kencana, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan, serta BMKG. Data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan dan potensi kekeringan ke depan.
Selama masa tanggap darurat, BPBD bersama sejumlah pihak telah menyalurkan air bersih ke 75 titik, terutama di Kecamatan Sambutan dan Palaran.
Total distribusi mencapai 368.600 liter. Penyaluran melibatkan Perumdam Tirta Kencana, Kementerian PUPR, PMI, BPBD, Disdamkarmat, dan PUPR Samarinda.
BPBD bersama Kodim juga memasang dua tandon air di kawasan Bayur, Jalan Padat Karya, Kelurahan Sempaja Utara. Penambahan titik distribusi juga disiapkan di Lempake yang turut mengalami kekurangan air bersih.
Di sisi lain, kekeringan turut berdampak terhadap kualitas udara akibat karhutla. Hasil analisis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjukkan sejumlah wilayah dengan tingkat kebakaran tinggi sempat mengalami kualitas udara tidak sehat, terutama pada siang hingga sore hari.
Baca Juga: Water Bombing Disiagakan, Karhutla Samarinda Capai 275,21 Hektare
“Khususnya di wilayah Samarinda Utara, Palaran, dan Sambutan. Daerah-daerah yang tingkat kebakaran lahannya tinggi rata-rata kualitas udaranya tidak sehat, tetapi fluktuatif,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah kota, khususnya terhadap anak sekolah. BPBD bersama Dinas Kesehatan Samarinda masih membahas langkah pencegahan, termasuk penggunaan masker saat kegiatan sekolah agar anak tetap dapat beraktivitas dengan risiko paparan yang lebih rendah.
Pengukuran kualitas udara juga akan diperkuat dengan alat portabel. BPBD berkoordinasi dengan Laboratorium Kesehatan Provinsi, BSPJI Samarinda, dan Balai K3 untuk meminjam alat ukur yang akan ditempatkan di sejumlah wilayah terdampak, seperti Bantuas, Makroman, dan Betapus.
“Sedang kita diskusikan, kita mantapkan keputusannya untuk tetap pakai masker di sekolah. Kita khawatir kalau diliburkan, anak-anak malah berkeliaran dan risikonya lebih tinggi,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi