SAMARINDA- Pemkot Samarinda memperpanjang pedoman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 16 November 2026.
Sekolah diberikan kewenangan menentukan metode pembelajaran berdasarkan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing, tanpa harus menunggu surat edaran baru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda Eko Suprayetno mengatakan, kebijakan tersebut merupakan evaluasi dari penerapan PJJ sebelumnya. Pemkot sempat memberlakukan PJJ secara masif selama tiga hari, kemudian membatasinya di wilayah Sambutan dan Palaran yang terdampak kebakaran.
“Pantauan kami, kualitas udara Kota Samarinda ternyata tidak hanya di dua wilayah tersebut. Sehingga kita mengeluarkan pedoman kebijakan yang memberikan otonomi kepada sekolah,” ujarnya, Senin (26/10).
Dia menyebut, melalui pedoman tersebut sekolah dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengetahui kondisi kualitas udara sebelum menentukan metode pembelajaran. “Sekolah kemudian menyesuaikan kegiatan belajar berdasarkan hasil pemantauan tersebut,” sebutnya.
Dia menjelaskan, kebijakan ini dirancang agar sekolah tidak bergantung pada penerbitan surat edaran PJJ secara berulang. Dengan demikian, satuan pendidikan bisa mengambil langkah lebih cepat ketika kualitas udara memburuk.
“Jadi, kita tidak mengeluarkan edaran terus-menerus. Cukup sekolah memedomani ini, mereka punya hak otonom untuk mencari tahu informasi ISPU di wilayahnya, baru menetapkan,” jelasnya.
Dia menerangkan, pedoman tersebut diperpanjang hingga 16 November 2026. Setelah tanggal itu, Disdikbud akan mengevaluasi kondisi karhutla dan kemungkinan memperpanjang atau menghentikan kebijakan, bergantung pada perkembangan di lapangan.
“Jika karhutla masih terjadi dan asap berpotensi masuk ke Samarinda, pedoman tetap dapat digunakan. Sementara itu, ketika kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat, sekolah dapat menerapkan PJJ penuh sebagai langkah darurat untuk melindungi peserta didik,” terangnya.
Pemkot berharap sekolah aktif memantau perkembangan kualitas udara dan segera menyesuaikan pembelajaran. “Demi menjaga kesehatan siswa di tengah kondisi kabut asap,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3.5/10567/100/01/2026 tentang Pedoman Kebijakan Penetapan Pelaksanaan PJJ Akibat Dampak Kabut Asap Karhutla pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP di Samarinda. Edaran itu berlaku sejak 16 Oktober 2026.
Standarnya yakni jika angka ISPU menunjukkan 0-50 artinya baik, maka PTM normal. ISPU 51-100 artinya sedang, maka PTM terbatas dan stop kegiatan di luar. Sementara 101-200 artinya tidak sehat, maka jam pelajaran dipangkas dan wajib pakai masker.
Untuk ISPU 201-300 artinya tidak sehat, maka berlaku PJJ penuh dari rumah. dan ISPU di atas 300 artinya berbahaya, maka berlaku PJJ Darurat, fokus pada keselamatan dan tetap jaga kesehatan. (*)
Editor : Ismet Rifani