KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menghentikan sementara proyek pembangunan pagar estetika di kawasan Pasar Pagi, tepatnya di Jalan Mas Temenggung yang menghubungkan Pasar Pagi dengan Masjid Raya Samarinda dan kawasan Citra Niaga.
Permintaan tersebut didasari keluhan para pedagang karena desain pagar dinilai menghambat akses menuju toko mereka.
Permintaan penghentian sementara itu merupakan hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara masyarakat, sejumlah komisi DPRD, dan perwakilan pemerintah, Jumat (6/11) lalu. Dewan rencananya mengirimkan rekomendasi tertulis agar desain proyek dievaluasi ulang demi melindungi kepentingan ekonomi pedagang.
Baca Juga: Daftar Wilayah Samarinda Terdampak Pemadaman Listrik Senin, 9 November 2026
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, pembangunan di atas aset milik Pemkot Samarinda tersebut harus tetap berlanjut. Menurutnya, persoalan ketinggian pagar merupakan masalah teknis yang masih dapat dibahas dan dicarikan solusi tanpa harus menghentikan proyek.
"Kalau jalan itu harus tetap dilanjutkan. Soal bahwa pagar tinggi-rendahnya itu kan bisa didiskusikan. Nanti kita lihat di lapangan. Tapi jangan ada gerakan yang ingin menghentikan jalan. Kalau sudah menghentikan jalan itu sudah niatnya jelek," ujar Andi Harun, Senin (9/11).
Terkait keluhan pedagang mengenai akses toko yang tertutup, Andi Harun menyatakan kesediaan pemerintah untuk melakukan evaluasi. Ia tidak keberatan untuk merendahkan ketinggian pagar jika terbukti menghalangi aktivitas pelaku usaha.
Baca Juga: Hujan Sudah Turun, Sejumlah IPA di Samarinda Masih Terdampak Kemarau
"Kalau soal bahwa tertutup toko masyarakat, ya nanti kita evaluasi. Kalau memang ketinggian kita rendahkan. Kalau diskusinya sampai di batas itu, saya kira berarti memang sama-sama ingin selain menghasilkan dampak arsitektur juga dampak kemanfaatan," jelasnya.
Andi Harun juga mengkritisi langkah anggota DPRD yang merekomendasikan penghentian total proyek tersebut. Ia menilai pendekatan tersebut tidak bijak karena berpotensi memicu kegaduhan yang tidak produktif bagi pembangunan kota.
"Saya lihat ada komentar anggota DPRD mau merekomendasikan, memberhentikan. Itu bukan anggota DPRD yang bijak itu. Diajak, dipanggil pemerintahnya, ini ada keluhan dari pedagang. Kita kalau pagarnya tinggi, ya direndahkan supaya tidak menghalangi," tegasnya.
Wali Kota mengajak semua pihak untuk menempuh jalur diskusi daripada melakukan mobilisasi opini. Ia berharap persoalan teknis ini diselesaikan secara bersama-sama agar tidak ada pihak yang dirugikan.
"Jadi santai, rileks, jangan terlalu dimobilisasi secara politis. Ini masalah yang sangat sederhana, tapi kalau dipolitisasikan jadi bikin gaduh, tidak penting," pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto