KALTIMPOST.ID - Pukul dua dini hari aku masih terjaga. Lampu ruang tamu menyala remang, menyoroti wajahku yang semakin kusut oleh kantuk dan kekesalan. Di hadapanku, tumpukan map warna-warni menjulang seperti dinding penghalang tidur. Kertas-kertas itu menebarkan aroma khas tinta dan keringat birokrasi, menguar bersama kepulan kopi yang sudah tak hangat lagi.
Aku menarik napas dalam-dalam, mendekati jendela. Suara jangkrik masih terdengar, bersaing dengan suara kipas angin yang berputar malas. Langit malam tampak muram, tak berbintang, seolah ikut menyimpan rahasia yang tak ingin diketahui siapa pun.
Aku kembali pada kepungan lembaran berkas yang meminta untuk dihadapi, dipelototi satu per satu. Bukan tanpa sebab. Sore tadi, petugas dari dinas pendidikan menyerahkannya kepadaku. Aku tak kuasa menolaknya.
Perempuan paruh baya itu mengenakan batik lengan panjang dan membawa sebuah map besar. Senyumannya kaku, seperti tempelan formalitas.
“Tolong, ya, Pak! Saya titip berkas pendaftaran murid baru ini,” katanya sambil meletakkan map besar di mejaku. Tangannya cepat, seperti terburu waktu.
Aku hanya bergeming. Bahkan, belum sempat menyapa atau mempersilakan duduk. Bingung harus memberikan respons seperti apa.
Sebelum mulutku sempat bergerak, ia sudah menambahkan dengan nada tegas yang dibungkus sopan santun, “Semua berkas ini harus masuk di sekolah Bapak. Kami dari dinas sudah menyetujui. Sudah beres semua, tinggal Bapak masukkan ke sistem.”
Tanpa menunggu tanggapan, ia langsung berjalan ke luar, masuk ke mobil dinas yang menunggu dengan mesin menyala. Aku terpaku, masih belum yakin dengan yang baru saja terjadi. Pesannya terbaca secara eksplisit bahwa para pemangku kepentingan menggunakan otoritasnya. Berkas-berkas ini secara kolektif telah diserahkan kepada dinas pendidikan agar mendapatkan karpet merah untuk diterima. Dengan otoritas lebih tinggi, sekolah tentu saja mengikuti apa yang memang dikehendaki.
Kini, di tengah malam yang sepi, aku duduk sendirian. Kupandangi nama-nama anak yang tak kukenal, berasal dari kelurahan yang jauh dari sekolah. Aku tahu betul, mereka bukan warga sekitar. Mereka masuk karena “jalur khusus”, istilah yang diam-diam dipahami semua guru, tapi tak pernah resmi dituliskan di buku panduan.
Kertas-kertas itu bukan sekadar berkas. Mereka adalah simbol tekanan. Simbol bagaimana sistem pendidikan, yang konon menjunjung tinggi keadilan, bisa ditekuk dan dibengkokkan oleh segelintir orang dengan jabatan.
Sebagai ketua panitia SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) yang sudah berganti nama dari PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), aku benar-benar dibuat kelabakan. Bagaimana tidak? Sistem yang sengaja dirancang untuk mengubah istilah zonasi menjadi domisili ini sudah tidak sesuai dengan semangatnya. Jika zonasi adalah zonanya siapa saja yang bisa memainkan peran sebagai negosiator, domisili adalah dominasi lingkaran pengaruh otoritas. Keduanya tidak ada yang mendukung semangat keadilan masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan.
Padahal, kedua sistem itu sengaja dibangun agar memiliki jaminan yang menempatkan harkat dan martabat pendidikan. Sistem ini sengaja hadir untuk mengubah asumsi masyarakat agar tidak ada yang beranggapan bahwa hanya sekolah tertentu saja yang menjadi unggulan, tapi semua sekolah, guru, dan murid memliki potensi untuk menjadi baik atau unggul.
Ironisnya, semangat keduanya tidak lantas membuat masyarakat dewasa atau terdidik. Masih banyak praktik yang justru dilakukan oleh para pemangku kepentingan dengan dalih menitipkan murid baru agar bisa diterima meskipun di luar zonasi atau domisili.
Besok pagi akan ada rapat panitia. Bu Diah, guru matematika senior yang juga anggota tim verifikasi, pasti akan bertanya. Ia dikenal galak terhadap manipulasi data. Dulu, ia pernah mempersoalkan surat keterangan domisili yang terbit sehari sebelum pendaftaran, yang belakangan diketahui ditandatangani oleh staf kelurahan yang juga kerabat oknum di dinas pendidikan.
“Apa kita akan biarkan sistem seperti ini terus berlanjut, Pak?” tanyanya waktu itu dengan mata menyala.
Lalu ada Pak Heri, guru bahasa Indonesia, yang lebih pragmatis. “Lha kalau sudah dari atas, mau bagaimana lagi? Tugas kita hanya bisa menjalani saja. Kalau menolak, bisa dicap melawan arus.”
Di tengah dua kutub itu, ada aku yang terombang-ambing antara idealisme yang diperjuangkan atau sikap realistis yang memilih tunduk pada arus kekuasaan. Aku bukan sosok yang lantang bersuara dan tanpa ragu menentang kebijakan manipulatif demi menjaga integritas sistem, tapi juga bukan pribadi yang bisa dengan mudah memalingkan wajah dan menganggap semua ini baik-baik saja. Setiap keputusan yang kutimbang membawa beban moral yang tak ringan. Aku tahu betul bahwa apa pun yang kupilih akan berdampak tidak hanya pada diriku sendiri, tetapi juga pada ratusan anak yang menaruh harapan pada sistem pendidikan yang seharusnya adil. Dalam kebingungan itu, aku berdiri, mencoba menemukan titik seimbang antara nurani dan kenyataan. Aku bertanya dalam hati, Apakah mungkin tetap berpegang pada nilai tanpa kehilangan posisi?
Malam itu aku mengirim pesan kepada kepala sekolah, Bu Erna. Ia dikenal bersih dan tegas, tapi sejak kasus mutasi atau pergantian kepala sekolah, ia jadi lebih berhati-hati dalam bersikap.
[Pesanku pendek saja: Bu, saya perlu bicara soal berkas dari dinas. Ini tidak sesuai prosedur.]
Balasan datang 15 menit kemudian.
[Bu Erna: Saya tahu. Kita bahas besok. Hati-hati bicara di rapat.]
Kata-kata terakhirnya membuat dadaku sesak. Seakan-akan tak cukup hanya menjadi benar. Di lingkungan ini, menjadi benar bisa berarti menjadi ancaman. Setelah menjadi ancaman, dapat diprediksi berikutnya adalah harus diamankan, bukan oleh hukum, tapi oleh kekuasaan yang tak kasat mata.
Esoknya, rapat berlangsung di ruang guru. Suasana menegang saat Bu Diah membuka map-map tersebut dan mencocokkannya dengan daftar tempat tinggal.
“Ini anak dari desa seberang sungai. Jauh dari sekolah kita. Bagaimana bisa masuk?” tanyanya sinis.
“Sudah dititip dinas. Kita tinggal ikut. Toh, sekolah kita juga butuh murid, kan?” jawab Pak Heri sambil mengangkat bahu.
“Kita bukan penadah titipan. Kalau terus begini, sistem kita hanya jadi panggung sandiwara. Yang di depan layar bilang adil, yang di belakang panggung jualan kursi,” balas Bu Diah.
Semua mata beralih padaku. Aku merasa seperti terdakwa di ruang sidang. Aku menarik napas dan berkata, “Kita harus buat berita acara khusus. Semua berkas titipan ini akan kita pisahkan dari jalur reguler. Kita laporkan secara terbuka dengan tanda tangan panitia lengkap.”
“Memangnya, Bapak berani?” tanya Pak Heri menyelidik sambil tertawa kecil.
Aku tak bisa menjawab. Lidahku kelu oleh dilema yang bergemuruh di dada. Setiap kata yang seharusnya ingin keluar justru tertahan oleh beban kenyataan yang belum bisa kuselesaikan. Di balik senyum-senyum dan kesepakatan rapat, aku merasakan gelombang yang lebih besar sedang menunggu. Siap menggulung siapa saja yang berani menentang arus. Aku menyadari sepenuhnya bahwa badai belum benar-benar berlalu. (*)
Sahari Nor Wakhid, Guru SMP 5 Sangatta Utara, Kutai Timur. Mulai menekuni dunia kepenulisan sejak tahun 2020. Telah menerbitkan 9 buku solo dan 43 antologi bersama. Buku paling mutakhirnya adalah Selebrasi (Kumpulan Cerpen, 2025). Bisa dikontak melalui IG @saharienwe
Editor : Duito Susanto