KALTIMPOST.ID - Apakah selama ini sekolah sudah benar-benar berdiri di atas tanahnya sendiri atau berdiri di atas panggung kekuasaan?
Pertanyaan itu terus memerangkap benak Danu, Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan yang baru dilantik sebulan lalu. Ia bukan birokrat tulen. Dua puluh tahun ia mengajar di SMP negeri pinggiran kota, lalu dua periode menjadi kepala sekolah. Promosinya disebut-sebut sebagai hadiah atas prestasi.
Pagi itu ia duduk di ruang rapat Dinas Pendidikan kabupaten. Dinding krem kusam, lambang negara tergantung miring, dan jam dinding berdetak seperti hakim yang menunggu terdakwa bicara.
Baca Juga: Ternyata Salah Ketik; Cerita Pendek Karya Sahari Nor Wakhid
Semua kepala bidang hadir. Kepala Dinas Pendidikan, Surya Pradana, duduk di ujung meja panjang, jasnya licin, senyumnya tipis seperti garis yang enggan menjadi lengkung.
“Pak Danu, kita di sini membahas implementasi program peningkatan mutu, bukan menyusun manifesto,” kata Surya.
“Justru itu, Pak. Saya ingin tahu, mutu yang mana? Mutu untuk murid atau mutu untuk laporan?” balas Danu.
Beberapa orang berdehem. Seseorang di sudut ruangan menunduk, pura-pura membaca berkas.
Baca Juga: Darsim, Sebuah Cerita Pendek Karya Ali Mahfud
Surya menggeser map biru di depannya. “Saudara Danu, data menunjukkan indeks capaian kinerja kita naik signifikan.”
“Angka bisa dinaikkan,” jawab Danu pelan, “tetapi nalar murid tidak bisa dipalsukan.”
Suasana mengeras. Ingatan Danu melompat ke ruang kelasnya dulu. Ia melihat murid-murid duduk rapi, kepala tertunduk. Bukan karena hormat, melainkan karena lelah. Setiap tahun ia berdiri di depan papan tulis, menjelaskan istilah baru, format penilaian baru, kurikulum dengan nama baru.
Anak-anak mencatat tanpa banyak bertanya. Mereka menghafal indikator, mengisi tabel, mengejar angka. Namun di balik gerak pena yang patuh, mata mereka tampak kosong.
Kilasan itu hilang. Danu kembali ke ruang rapat, membawa wajah-wajah lelah itu di dalam dadanya.
Danu melanjutkan, “Saya membaca dokumen perencanaan. Program ini lahir dari rekomendasi tim khusus yang baru dibentuk. Siapa saja anggota tim itu, Pak?”
Kepala dinas mengangkat alis. “Orang-orang yang kompeten.”
Baca Juga: Di Huma-Huma Sepi, Cerita Pendek Karya Akhmadi Swadesa
“Kompeten dalam pendidikan, atau kompeten dalam memenangkan pemilu?”
Seketika kursi berderit. Kepala Bidang Pendidikan, seorang perempuan muda bernama Rika, menatap Danu dengan cemas. Ia tahu kalimat itu seperti menyalakan korek di gudang bensin.
Surya menarik napas panjang. “Saudara Danu, hati-hati. Kita tidak sedang berpolitik.”
“Justru kita sedang berpolitik, Pak,” jawab Danu tegas. “Hanya saja murid-murid tidak diberi hak suara.”
Sunyi menebal. Danu teringat kalimat yang pernah ia baca bahwa menteri pendidikan bukan lahir dari ruang kelas, melainkan dari proses politik di tingkat paling atas. Dari menteri, rantainya turun ke kepala dinas, ke kepala sekolah, hingga ke ruang kelas yang pengap.
“Pak Surya,” Danu mencondongkan badan, “kita tahu bagaimana jabatan kepala sekolah ditentukan. Kita tahu siapa yang direkomendasikan menjadi kepala dinas. Presiden memilih menteri, dan presiden naik melalui kendaraan politik bernama partai. Rantai itu tidak putus di sini.”
Rika berbisik, “Pak Danu, tolong ….”
Tetapi, Danu tak lagi ingin berbisik.
“Ketika kursi menjadi bagian dari kompromi dan jatah politik setelah kampanye usai, bagaimana mungkin pendidikan tetap netral?”
Surya berdiri. “Cukup! Saudara menuduh tanpa bukti.”
“Saya tidak menuduh. Saya mengamati.”
“Saudara sedang menggiring opini.”
“Tidak, Pak. Saya sedang mengembalikan suara murid yang tak pernah sampai ke meja ini.”
Ruang dinas itu seperti panggung sandiwara dengan naskah yang telah ditentukan. Setiap orang tahu kapan harus bertepuk tangan dan kapan harus diam.
Kepala Bidang Kepegawaian, Pak Hendra, membuka suara. “Pak Danu, mari realistis. Sistem ini sudah berjalan lama. Kita tidak mungkin bisa mengubahnya.”
“Justru karena sudah lama, ia membatu,” jawab Danu. “Batu yang terlalu lama menekan akan menghancurkan akar.”
Rika memberanikan diri. “Pak Danu, saya juga pernah menjadi guru dulu. Saya paham kegelisahan Bapak. Tapi kebijakan ini bukan semata-mata pesanan politik.”
Danu menatapnya lembut. “Lalu, mengapa anggota tim perumus sebagian besar adalah orang-orang yang aktif di partai tertentu? Kenapa guru-guru berprestasi tidak pernah dilibatkan?”
Tak ada yang menjawab. Ia melanjutkan, suaranya kini lebih lirih, tetapi tajam. “Ketika muncul figur independen yang tidak berutang pada kelompok mana pun, sistem lama merasa terusik. Mereka disingkirkan secara halus. Evaluasi kinerjanya dipersoalkan. Disiplin administratifnya dicari-cari.”
Hendra menepuk meja. “Saudara sedang menyebar teori konspirasi!”
“Apakah konspirasi ketika seorang guru berprestasi gagal menjadi kepala sekolah karena tidak punya kendaraan?” Danu menatap satu per satu wajah di hadapannya. “Apakah konspirasi ketika evaluasi pendidikan kembali ke meja politik, bukan dengan suara jujur murid dan guru di ruang kelas?”
Surya tersenyum tipis. “Saudara terlalu idealis.”
“Mungkin Bapak terlalu nyaman.”
Kata-kata itu jatuh seperti palu.
Di luar, hujan turun tipis. Air mengalir di kaca jendela seperti huruf-huruf yang tak sempat dibaca.
“Baik,” kata Surya akhirnya. “Kalau Saudara merasa sistem ini salah, apa solusi Saudara?”
Danu terdiam sejenak. Ia tahu jawaban itu seperti menaruh kepala di atas talenan.
“Transparansi. Rekrutmen berbasis kompetensi. Pelibatan guru dalam perumusan kebijakan. Pendidikan tidak boleh menjadi lahan politik.”
“Naif,” gumam Hendra.
“Kenapa naif? Undang-undang pendidikan seharusnya lahir dari realitas ruang kelas, bukan dari ruang sidang partai yang penuh kompromi.”
Surya mencondongkan tubuhnya. “Saudara lupa satu hal. Anggaran pendidikan ditentukan oleh proses politik. Tanpa dukungan partai, tidak ada kebijakan yang bisa berjalan.”
“Jadi kita menyerah?”
“Kita beradaptasi.”
“Beradaptasi dengan apa? Dengan praktik mahar jabatan? Dengan promosi berbasis kedekatan?”
Rika menunduk. Hendra memalingkan wajah.
Surya berkata pelan, “Saudara Danu, dunia tidak sesederhana ruang kelas.”
Danu tersenyum pahit. “Justru karena dunia terlalu rumit, ruang kelas harus jujur.”
Rapat memasuki babak akhir. Namun, ketegangan belum reda.
“Pak Danu,” Surya berkata dengan nada formal, “kami menghargai masukan Saudara. Tapi sikap konfrontatif seperti ini tidak produktif. Kami akan mengevaluasi posisi Saudara.”
Danu mengangguk. “Saya sudah menduga.”
“Saudara tidak takut?”
“Takut pada apa? Pada mutasi? Pada pencopotan? Kembali menjadi guru pun saya sudah terbiasa mengajar di mana saja.”
Surya menatapnya lama. “Saudara tahu kenapa saya duduk di kursi ini?”
“Karena Bapak punya kompetensi?” Danu bertanya datar.
Surya tersenyum. “Karena saya dipercaya.”
“Dipercaya oleh siapa? Kebutuhan pendidikan, atau kebutuhan partai?”
Sunyi kembali merambat.
Surya berjalan ke arah jendela. “Saya dulu juga begitu. Ideal, penuh api. Lalu saya sadar, untuk mengubah sistem, saya harus masuk ke dalamnya.”
“Dan sistem mengubah Bapak lebih dulu.”
Kalimat itu membuat Surya berbalik cepat. “Saudara terlalu jauh.”
“Tidak, Pak. Saya hanya mengingatkan bahwa memperbaiki pendidikan bukan hanya soal mengganti kurikulum, tetapi membenahi struktur kekuasaan di atasnya.”
Hujan berhenti. Ruang dinas terasa lebih pengap. Semua orang beranjak. Kursi-kursi bergeser, berkas-berkas ditutup. Namun, Danu tetap duduk. (*)
DATA DIRI
Sahari Nor Wakhid, Guru SMP Negeri 5 Sangatta Utara, Kutai Timur. Mulai menekuni dunia kepenulisan sejak tahun 2020. Telah menerbitkan 11 buku solo dan 56 antologi bersama. Buku paling mutakhirnya adalah Di Antara Sampiran dan Isi (Kumpulan Puisi, 2026). Bisa dikontak melalui Instagram @saharienwe
Editor : Duito Susanto