KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN–Di tengah pesatnya laju pembangunan Kalimantan Timur sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN), pengambilan kebijakan tidak boleh lagi menggunakan metode kira-kira.
Untuk memastikan setiap program pembangunan adil dan responsif gender, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Data Terpilah Gender dan Anak kabupaten, kota, dan provinsi.
Kegiatan penting yang diselenggarakan di Balikpapan pada 28-29 Agustus 2025 diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dinas P3A/UPTD PPA se-Kaltim. Bimtek bertujuan menyamakan pemahaman tentang konsep, jenis, dan urgensi data terpilah demi mewujudkan "Satu Data Gender dan Anak" di Kaltim.
Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita menekankan pentingnya ketersediaan data yang komprehensif. Data terpilah gender dan anak (DTGA) bukan sekadar memisahkan angka laki-laki dan perempuan, tetapi mencakup kondisi anak dalam lima aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan, hingga partisipasi.
"Data itu tidak hanya memisahkan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup kondisi anak dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui data terpilah, pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran, mencegah kesenjangan, serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kaltim," tegasnya.
Komitmen itu selaras dengan kebijakan nasional, yaitu Perpres No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia dan Permen PPPA No 4/2023 tentang Satu Data Gender dan Anak.
Sementara itu, Iwan Setiawan dari Kementerian PPPA memperkenalkan panduan resmi di tingkat nasional. Dia memaparkan konsep dan implementasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), sebuah portal resmi penyedia data gender dan anak di Indonesia.
"SIGA berfungsi untuk menghimpun, mengolah, dan menyajikan data terpilah gender dan anak dari berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak," jelasnya.
SIGA memuat lebih dari 500 dataset yang juga diintegrasikan dengan sistem evaluasi program seperti monitoring Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta SDGs.
Namun, terdapat tantangan yang harus diatasi Kaltim, yaitu keterbatasan SDM pengelola data dan perlunya koordinasi lintas sektor agar data yang tersedia konsisten dan terintegrasi. Dengan adanya bimtek itu, DKP3A berharap tercipta data yang seragam, valid, dan mudah diakses, guna mendukung pembangunan Kaltim yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)
Editor : Dwi Restu A