KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- Sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan publik berbasis digital, Pemerintah Kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Balikpapan menggelar workshop promosi literasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Grand Tjokro Hotel, Selasa (18/11).
Dengan mengusung tema “Ngobrol Bareng Layanan Publik Digital yang Mudah, Cepat, dan Dekat dengan Masyarakat” kegiatan itu diikuti 80 peserta dari perwakilan 34 kelurahan di Kota Balikpapan.
Sekretaris Diskominfo Balikpapan, Agung Wibowo, mengungkapkan, melalui kegiatan ini pemerintah ingin memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Dalam kegiatan itu, pihaknya turut menghadirkan narasumber yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan Tirta Dewi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan Hasbullah Helmi serta Kadiskominfo Erriansyah Haryono yang memaparkan berbagai layanan digital yang telah digunakan masyarakat, termasuk inovasi yang tengah dikembangkan.
Agung berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan manfaat SPBE dalam peningkatan layanan publik.
“Kami juga membuka ruang bagi para peserta untuk memberikan masukan dan ide kreatif dalam pengembangan aplikasi layanan publik agar lebih ramah pengguna dan sesuai kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, mewakili Walikota Balikpapan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Muhaimin menuturkan bahwa kegiatan literasi SPBE ini memiliki makna strategis untuk memperdalam pemahaman serta memperkuat kapasitas seluruh aparatur dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.
“Perkembangan teknologi saat ini tidak dapat dibendung dimana teknologi merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari kegiatan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dalam pelayanan guna mempermudah masyarakat dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah,” ujar Muhaimin.
Menurutnya, transformasi digital pemerintah merupakan mandat nasional yang telah diatur dalam berbagai regulasi strategis. Di mana, SPBE merupakan pilar utama dalam upaya mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
“Penerapan SPBE ini mengutamakan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Sesuai dengan prinsip tersebut diharapkan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat memberikan manfaat maksimal dan memastikan layanan publik yang lebih baik, responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Ia mengungkapkan bahwa, pemerintahan modern menuntut ekosistem digital yang menempatkan kolaborasi, integrasi dan probabilitas sebagai pondasi utama.
Meski begitu, ia tidak menampik bahwa upaya mewujudkan transformasi digital yang komprehensif masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.
Di antaranya ialah keterbatasan integrasi antar sektor, kesenjangan infrastruktur digital, duplikasi aplikasi dan belanja TIK. Selain itu pengelolaan data yang belum optimal, serta tantangan kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan digital yang menjadi syarat keberhasilan transformasi hingg meningkatnya ancaman keamanan siber.
“Seluruh tantangan ini harus kita respons melalui aksi terukur dan kolaboratif, agar percepatan integrasi layanan benar-benar terwujud dan manfaat digitalisasi bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Dirinya juga menyerukan komitmen bersama seluruh aparatur pemerintah untuk mempercepat implementasi SPBE, memperkuat kerja sama lintas instansi, dan memastikan kebijakan maupun anggaran diarahkan pada pengembangan integrasi layanan.
“Yang terpenting bangun kapabilitas digital ASN sebagai pondasi utama transportasi serta pastikan bahwa keamanan siber dalam setiap inovasi pemerintahan,” tegasnya.
Diketahui, dalam kegiatan itu, Kepala Diskominfo Erriansyah Haryono, turut memperkenalkan aplikasi eManuntung sebagai pusat integrasi berbagai layanan digital di kota Balikpapan. Aplikasi super (Super App) ini memadukan layanan kependudukan, kelurahan, pajak daerah, retribusi pasar, informasi CCTV, hingga panggilan darurat dalam satu pintu.
“eManuntung adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat,” ujarnya.
Di dalam eManuntung, Erriansyah juga memperkenalkan fitur 'Klik Sudah' sebagai bagian dari penguatan literasi dan percepatan layanan digital. 'Klik Sudah' hadir untuk mempermudah akses layanan publik di Kota Balikpapan. Aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai layanan publik online di setiap perangkat daerah, memungkinkan integrasi yang lebih efektif dan efisien. (*)
Editor : Ismet Rifani