KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Penanganan kawasan kumuh di Balikpapan tak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan bahwa pembenahan kawasan harus berjalan seiring dengan peningkatan nilai estetika dan penguatan ekonomi masyarakat setempat.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), saat ini terdapat empat wilayah prioritas penanganan kawasan kumuh yang tersebar di Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Selatan, dengan karakter dominan berada di kawasan pesisir.
Untuk merumuskan pendekatan yang lebih berdampak, Komisi III DPRD Balikpapan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disperkim. Salah satu fokusnya adalah mendorong konsep penataan kampung kumuh yang lebih kreatif dan memiliki nilai tambah.
“Jangan sampai kampung kumuh ini hanya diberi label negatif. Justru harus ada terobosan agar kawasan ini punya nilai estetika, melibatkan masyarakat, dan bisa menggandeng pihak swasta,” ujar Yusri, Rabu (14/1/2026).
Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah yang mengubah kawasan kumuh menjadi kampung tematik, seperti kampung warna-warni yang kini menjadi daya tarik baru sekaligus meningkatkan kebanggaan warga. Menurut Yusri, pendekatan ini mampu mengubah wajah lingkungan tanpa menghilangkan identitas sosial masyarakatnya.
Namun, menurutnya, penataan visual saja tidak cukup. Edukasi tentang kebersihan, ketertiban, dan perawatan aset pemerintah seperti jalan lingkungan, jembatan, hingga penerangan umum harus berjalan beriringan.
“Peran kecamatan dan kelurahan sangat penting karena mereka paling dekat dengan masyarakat. Di sanalah edukasi tentang menjaga lingkungan harus diperkuat,” jelasnya.
Yusri juga menyoroti persoalan serius di kawasan pesisir, terutama terkait sanitasi. Masih banyak rumah tangga yang membuang limbah langsung ke laut, sehingga mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan warga. Karena itu, ia mendorong penyediaan fasilitas jamban sehat sebagai bagian dari penataan kawasan.
Di sisi lain, DPRD Balikpapan menilai bahwa keberhasilan penataan kawasan kumuh juga ditentukan oleh penguatan ekonomi masyarakat. Di wilayah pesisir, ketergantungan pada satu sumber penghasilan, khususnya nelayan, masih menjadi persoalan.
“Kalau hanya mengandalkan penghasilan suami sebagai nelayan, tentu rentan. Padahal ibu-ibunya bisa diberdayakan melalui UMKM,” katanya.
Ia menyebut berbagai potensi ekonomi yang sudah tumbuh di masyarakat, seperti produksi ikan asin, usaha kupas bawang, hingga penjualan umpan nelayan. Menurutnya, potensi ini perlu didata secara sistematis oleh kecamatan dan kelurahan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh dinas terkait melalui program pendampingan dan bantuan.
“Harus ada langkah konkret. Jangan sampai ekonomi warga hanya bertumpu pada satu mata pencaharian,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang terintegrasi antara estetika, lingkungan, dan ekonomi, Yusri optimistis kawasan kumuh di Balikpapan bisa bertransformasi menjadi lingkungan yang lebih layak, produktif, dan manusiawi.
“Tujuannya sederhana, supaya Balikpapan benar-benar menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani